Susi Pudjiastuti Bongkar Fakta Tambang Swasta di Raja Ampat, Sindir Balik Menteri ESDM Bahlil

Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menjadi sorotan publik usai menyuarakan kritik kerasnya terhadap aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. 

Melalui unggahan di akun media sosial X (dulu Twitter), Susi Pudjiastuti mempertanyakan logika dan moralitas kebijakan pemerintah yang mengizinkan perusahaan milik negara untuk merusak ekosistem laut yang juga dimiliki oleh negara.

“Terus karena perusahaan milik Negara boleh merusak Laut milik Negara?,” tulis Susi Pudjiastuti pada unggahan yang kini telah dilihat lebih dari satu juta kali, seperti Suara.com kutip pada Sabtu (7/6/2025). 

Ia merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengonfirmasi bahwa hanya satu perusahaan, PT Gag Nikel (anak usaha PT Antam Tbk BUMN), yang aktif beroperasi di wilayah tersebut.

Namun dalam balasan unggahannya sendiri, Susi Pudjiastuti mengungkap fakta mengejutkan bahwa ternyata masih ada empat perusahaan tambang swasta lain yang juga beroperasi di kawasan itu.

“Dan ternyata ada empat lagi perusahaan tambang swasta. Kalau perusahaan swasta & perusahaan negara boleh merusak lingkungan Raja Ampat yang sudah diakui Dunia keindahannya. Kenapa rakyat tidak boleh menjaga keindahannya? Kenapa?,” lanjutnya dengan nada emosional.

Isu ini mencuat usai Greenpeace Indonesia merilis laporan yang mengungkap dampak serius aktivitas pertambangan nikel di beberapa pulau kecil Raja Ampat, yakni Pulau Gag, Kawe, Manuran, dan dua pulau lainnya. 

Menurut laporan tersebut, lebih dari 500 hektare hutan tropis telah rusak akibat aktivitas tambang. Kerusakan ini juga dikhawatirkan akan mengancam kelestarian 75% dari terumbu karang terbaik dunia yang berada di kawasan Raja Ampat, daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut global.

Greenpeace menilai bahwa eksploitasi tambang di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi ini adalah ancaman besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. 

Baca Juga: Ekosistem Raja Ampat Rusak Demi Nikel, Masihkah Perlu Transisi Energi?

Terumbu karang Raja Ampat adalah habitat bagi ribuan spesies laut, banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Kehancuran ekosistem laut di wilayah ini bisa berdampak sistemik terhadap keberlanjutan ekosistem laut global.

Pernyataan Bahlil Lahadalia sendiri menimbulkan polemik karena terkesan menyepelekan skala ancaman. Dalam keterangannya, ia menyebut akan melakukan pengecekan ulang karena ada kemungkinan gambar yang beredar di media tidak benar-benar berasal dari lokasi tambang. 

“Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check. Karena di beberapa media yang saya baca ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Panemo,” ujarnya. Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa Pulau Panemo adalah kawasan wisata yang berjarak 30 hingga 40 kilometer dari PT Gag Nikel.

Namun, penjelasan tersebut tidak cukup meredam kekhawatiran publik. Susi Pudjiastuti bahkan sudah secara langsung mengimbau Presiden Prabowo Subianto agar segera menghentikan aktivitas penambangan di Raja Ampat. 

Dalam unggahan sebelumnya, ia menyampaikan, “Yth. Bapak Presiden @prabowo @Gerindra mohon dengan sangat, hentikan penambangan di Raja Ampat ini. Salam hormat. Sebaiknya hentikan selamanya.”

Seruan Susi Pudjiastuti menunjukkan bahwa isu ini telah melampaui ranah kebijakan teknis sektor energi dan sumber daya mineral. Ini adalah isu moral dan keberlanjutan lingkungan hidup yang seharusnya menjadi prioritas nasional. 

Kekayaan alam Indonesia tidak sepatutnya dikorbankan demi keuntungan jangka pendek, terlebih lagi jika dampaknya adalah kerusakan permanen pada salah satu ekosistem paling penting di dunia.

Raja Ampat adalah warisan dunia yang tidak ternilai. Jika peringatan ini diabaikan, maka Indonesia bukan hanya akan kehilangan aset ekologisnya, tetapi juga kredibilitasnya dalam menjaga lingkungan di mata dunia. 

Pernyataan emosional Susi Pudjiastuti adalah cerminan kegelisahan banyak pihak yang merasa suara mereka tidak didengar dalam hiruk-pikuk kepentingan ekonomi semata.