PSI Wanti-wanti Pramono Tak Contek Program Barak Militer Dedi Mulyadi: Kemunduran Bagi Jakarta

Mantan Bupati Purwakarta ini menyatakan bahwa pendekatan ini bukan bentuk pemaksaan, melainkan upaya pembinaan karakter bagi siswa yang sulit diatur.

Namun, pengamat pendidikan menilai bahwa pendekatan militeristik dapat memberikan stigma negatif bagi siswa dan memperparah kondisi psikologis mereka, serta menekankan pentingnya peran sekolah dan orang tua dalam mendidik anak-anak.

Program ini telah dilaksanakan di beberapa daerah, seperti Purwakarta dan Bandung, dengan melibatkan puluhan siswa yang mengikuti pendidikan karakter di barak militer. 

Meskipun demikian, perdebatan mengenai efektivitas dan dampak jangka panjang dari program ini masih berlangsung di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan. Bahkan, pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah saat ini menyoroti terobosan Dedi Mulyadi tersebut.

Program KDM Disukai Warga Jabar versi Survei

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia baru-baru merilis hasil jajak pendapat mengenai 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Jawa. Salah satunya menunjukkan pendapat warga Jawa Barat mengenai program pembinaan khusus anak 'bermasalah' di barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Peneliti Indikator Politik Adam Kamil mengungkapkan 89,5 persen warga Jawa Barat mengetahui soal pembinaan khusus anak bermasalah di barak militer.

Adam Kamil menjelaskan bahwa jumlah warga menyetujui program ini sangat banyak, yaitu lebih dari 92 persen.

“Mungkin ini sangat meresahkan ya ketika ya mungkin kita bisa melihat gitu kalau ada anak-anak muda bergerombol gitu, kadang-kadang suka ada-ada saja kelakuannya,” kata Adam di Kantor Indikator, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

Baca Juga: Ucapan Jokowi Terpatahkan! Gibran Ternyata Bisa Dimakzulkan Tanpa Harus Sepaket dengan Prabowo

Hasil survei ini menunjukkan, 31,5 persen responden sangat setuju dengan program pembinaan khusus anak bermasalah di barak militer dan 61,4 menyatakan setuju.

Di sisi lain, 4,9 persen responden mengaku kurang setuju, 0,8 persen tidak setuju sama sekali, dan 1,4 persen lainnya memilih untuk tidak menjawab.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa kebijakan ini cukup kontroversi dengan sejumlah penolakan dari beberapa pihak yang menyoroti hak anak-anak.

“Di mata publik, nyatanya enggak seperti yang kita bayangkan. Jadi datanya menunjukkan sebagian besar, (lebih dari) 90 persen masyarakat setuju proses pendisiplinan tubuh tadi terhadap mereka yang dianggap bermasalah,” ujar Burhanuddin.