Suara.com - Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi di lingkungan Kemendikbudristek saat dirinya masih menjabat sebagai menteri.
Nadiem Makarim mengatakan, klarifikasi yang ia sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dirinya dan komitmen terhadap transparansi kepemimpinannya.
Dalam penjelasannya Nadiem mengatakan, pengadaan laptop chromebook senilai Rp 9,9 triliun yang digagas oleh pihaknya bermula saat terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi, kata Nadiem, bukan hanya menyebabkan krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan.
“Kemendikbutristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan se-efektif mungkin, agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan,” kata Nadiem, di Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).
Dirinya merasa perlu dilakukan pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, termasuk laptop yang disinyalir sebagai bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung.
“Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77 ribu sekolah dalam kurun waktu 4 tahun,” katanya.
“Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan,” imbuhnya.
Hal itu juga sebagai upaya pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak dari learning loss.
“Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Nadiem.
Baca Juga: Nadiem Makarim Akhirnya Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Chromebook Rp 9,9 Triliun, Begini Katanya
Nadiem mengaku, selama dirinya menjabat sebagai Mendikbutristek, setiap kebijakan dirumuskan dengan azas transparansi dan keadilan.
Nadiem juga mengaku jika saat ini dirinya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung.
“Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis,” ucapnya.
Nadiem pun menyatakan, jika dirinya siap mendukung dan bekerjasama dalam memberikan keterangan dan klarifikasi jika diperlukan.
“Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan,” ujar dia.
“Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama,” tambahnya.
Berita Terkait
-
Nadiem Makarim Akhirnya Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Chromebook Rp 9,9 Triliun, Begini Katanya
-
Terungkap! Skandal Chromebook Rp 9,9 Triliun Kemendikbud Ristek Libatkan 5 Vendor
-
Mangkir dari Panggilan, Kejagung Cekal 3 Stafsus Nadiem Makarim
-
ICW Desak Kejagung Periksa Nadiem Makarim di Mega Korupsi Laptop Rp9,9 Triliun , Ini Alasannya!
-
Nadiem Makarim di Pusaran Dugaan Korupsi Laptop Triliunan Rupiah
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia