Suara.com - Polemik seputar tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat, kembali memanas setelah pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan yang dikenal sebagai "Surga Terakhir di Bumi" itu.
Di tengah kegaduhan publik, sosok Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI muncul sebagai suara yang lantang dan konsisten dalam menolak eksploitasi tambang di wilayah konservasi tersebut.
Melalui serangkaian cuitan di media sosial, Susi secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat, yang menurutnya mengancam kelestarian lingkungan serta ekosistem laut yang sangat penting bagi masa depan generasi bangsa.
"Saya percaya kepemimpinan Pak Presiden @prabowo. Apapun, kapanpun dan siapapun Presidennya yang memberikan izin dulu tidak akan menjadi halangan Beliau untuk menghentikan penambangan ini karena sekarang diketahui ini berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan Raja Ampat sebagai warisan dunia milik generasi yang akan datang," tulis Susi seperti dikutip Rabu (11/6/2025).
Langkah pemerintah mencabut IUP empat perusahaan, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham sempat dianggap sebagai langkah maju.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa izin-izin tersebut diterbitkan antara tahun 2004 hingga 2006, ketika kewenangan pemberian izin masih berada di tangan pemerintah daerah.
Namun, mencuatnya fakta bahwa satu perusahaan, PT GAG Nikel, masih tetap beroperasi hingga kini memicu kritik tajam dari publik. Perusahaan ini diketahui telah memiliki kontrak karya sejak 1998, bahkan disebut sudah melakukan eksplorasi sejak tahun 1972, jauh sebelum reformasi, pada masa Orde Baru.
Meski demikian, Susi tetap menunjukkan sikap optimis. Ia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengambil langkah lebih tegas, termasuk menghentikan operasi tambang terakhir yang masih berjalan di kawasan Raja Ampat.
Optimisme Susi terhadap kepemimpinan Prabowo terlihat jelas dalam respons-responsnya terhadap netizen yang mulai meragukan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini.
Baca Juga: DPR Sebut Tak Cukup Cuma Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Harus Ada Investigasi!
"Buk maaf. Konon dari 5 IUP itu yg beroperasi hanya 1. Jadi yang dibiarkan beroperasi justru yang merusak lingkungan?? Kalau betul begitu, kasihan banget Pak Prabowo. Pembantu-pembantunya giring dia utk berwatak Mulyono?? Padahal jelas bukan itu karakternya," kata @harr****.
Susi menjawab dengan singkat namun tegas, "Setuju, kita terus sampaikan supaya ini terjadi."
Cuitan lain menuding pencabutan empat IUP sebagai sekadar pencitraan.
"Gak semua izin tambang dicabut. Sepertinya itu cuma pencitraan. Ayo Bu @susipudjiastuti tekan terus pemerintah agar mencabut seluruh izin tambang di sana," tulis akun @sran****
Susi pun menanggapi dengan ajakan, "Ayo bersama kita suarakan."
Namun, tidak semua komentar datang dalam bentuk dukungan. Seorang pengguna bahkan menyebut Susi terdengar “naif” karena belum juga menyentuh PT GAG Nikel.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus