Suara.com - Polemik seputar tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat, kembali memanas setelah pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan yang dikenal sebagai "Surga Terakhir di Bumi" itu.
Di tengah kegaduhan publik, sosok Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI muncul sebagai suara yang lantang dan konsisten dalam menolak eksploitasi tambang di wilayah konservasi tersebut.
Melalui serangkaian cuitan di media sosial, Susi secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat, yang menurutnya mengancam kelestarian lingkungan serta ekosistem laut yang sangat penting bagi masa depan generasi bangsa.
"Saya percaya kepemimpinan Pak Presiden @prabowo. Apapun, kapanpun dan siapapun Presidennya yang memberikan izin dulu tidak akan menjadi halangan Beliau untuk menghentikan penambangan ini karena sekarang diketahui ini berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan Raja Ampat sebagai warisan dunia milik generasi yang akan datang," tulis Susi seperti dikutip Rabu (11/6/2025).
Langkah pemerintah mencabut IUP empat perusahaan, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham sempat dianggap sebagai langkah maju.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa izin-izin tersebut diterbitkan antara tahun 2004 hingga 2006, ketika kewenangan pemberian izin masih berada di tangan pemerintah daerah.
Namun, mencuatnya fakta bahwa satu perusahaan, PT GAG Nikel, masih tetap beroperasi hingga kini memicu kritik tajam dari publik. Perusahaan ini diketahui telah memiliki kontrak karya sejak 1998, bahkan disebut sudah melakukan eksplorasi sejak tahun 1972, jauh sebelum reformasi, pada masa Orde Baru.
Meski demikian, Susi tetap menunjukkan sikap optimis. Ia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengambil langkah lebih tegas, termasuk menghentikan operasi tambang terakhir yang masih berjalan di kawasan Raja Ampat.
Optimisme Susi terhadap kepemimpinan Prabowo terlihat jelas dalam respons-responsnya terhadap netizen yang mulai meragukan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini.
Baca Juga: DPR Sebut Tak Cukup Cuma Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Harus Ada Investigasi!
"Buk maaf. Konon dari 5 IUP itu yg beroperasi hanya 1. Jadi yang dibiarkan beroperasi justru yang merusak lingkungan?? Kalau betul begitu, kasihan banget Pak Prabowo. Pembantu-pembantunya giring dia utk berwatak Mulyono?? Padahal jelas bukan itu karakternya," kata @harr****.
Susi menjawab dengan singkat namun tegas, "Setuju, kita terus sampaikan supaya ini terjadi."
Cuitan lain menuding pencabutan empat IUP sebagai sekadar pencitraan.
"Gak semua izin tambang dicabut. Sepertinya itu cuma pencitraan. Ayo Bu @susipudjiastuti tekan terus pemerintah agar mencabut seluruh izin tambang di sana," tulis akun @sran****
Susi pun menanggapi dengan ajakan, "Ayo bersama kita suarakan."
Namun, tidak semua komentar datang dalam bentuk dukungan. Seorang pengguna bahkan menyebut Susi terdengar “naif” karena belum juga menyentuh PT GAG Nikel.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029