Rocky Gerung Skakmat Sekjen Gibranku, Sebut Cuma Pendukung Kosong: Recent Issue Saja Gak Ngerti

Suara.com - Pengamat politik sekaligus akademisi Rokcy Gerung kembali memantik perhatian publik setelah mematahkan analogi dan argumentasi yang dilontarkan oleh Sekjen Gibranku (kelompok muda pendukung Gibran), Pangeran Mangkubumi. Potongan video pernyataan Rocky Gerung pun beredar di media sosial.

Pernyataan Rocky Gerung ini merupakan bagian dari program Rakyat Bersuara yang tayang di iNews TV pada Rabu (11/6/2025). Di mana dalam program itu membahas seputar usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Mulanya, Pangeran Mangkubumi menyatakan bahwa usulan pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI sangat minim substansi. Ia pun merasa prihatin dengan munculnya isu pemakzulan itu.

"Seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi, namun hening dalam segi substansinya, persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini," kata Pangeran.

Dia lantas menganalogikan seperti seseorang memasuki ruangan anechoic chamber yang mana seorang tersebut bisa mendengarkan organ tubuhnya sendiri termasuk detak jantungnya. Dari itu, dia bilang, terdapat pelajaran yang bisa dipetik seperti mendengarkan aspirasi rakyat yang fundamental ketimbang membahas persoalan tidak substansi.

Ia pun mengajak semua anak bangsa khususnya generasi muda itu beranikan diri melangkahkan kaki masuk ke dalam spektrum anechoic chamber.

"Sehingga kita bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadi rakyat, isi hati dan keluh kesah rakyat dengan lebih jernih," ujar Pangeran.

Menanggapi pernyataan Pangeran Mangkubumi itu, Rocky Gerung mengatakan, bahwa analogi yang dibuat oleh Pangeran sebenarnya merupakan sebuah kekacauan yang dibuat pada rezim saat itu.

"Jadi kekacauan itu terjadi justru karena anechoic chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu," kata Rocky.

Baca Juga: Selvi Ananda Dan Para Istri Menteri Belanja di Lombok, Transaksi Per Orang Capai Rp 50 Juta

Rocky lantas menyampaikan bahwa usulan dari para purnawirawan justru membuat publik merenungkan kembali kontribusi mereka terhadap bangsa. Namun jika usulan pemakzulan Gibran itu justru dibahas banyak orang, itu menandakan ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini.

"Kalau dia (purnawirawan) enggak ada gunanya, ngapain dibahas. Tetapi kalau satu purnawirawan bicara, dan dua purnawirawan ikut, tiga purnawirawan ikut, lalu empat BEM ikut, lalu 500 emak-emak ikut, lalu jadi berita di New York Times, itu artinya ada sesuatu di negeri ini," sindir Rokcy Gerung.

Sementara dalam potongan video lain, Rocky Gerung menyindir sosok Pangeran Mangkubumi selaku pendukung dari Gibran. Ia menyebut bahwa Pangeran mendukung dengan kekosongan.

"Itu pentingnya Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan. Recent issue saja Anda enggak ngerti, bagaimana coba. Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu. Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang recent issue," kata Rocky.

Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat ke DPR RI perihal usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Surat yang memiliki tanggal 26 Mei 2025 tersebut, ditujukan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 2024-2029 dan Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Surat tersebut antara lain ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia pun menjelaskan bahwa saat ini DPR RI tengah memasuki masa reses. Namun, dia mengaku mendatangi kantornya untuk menandatangani surat-surat terkait tugasnya sebagai legislator, dan belum menemukan surat itu di mejanya.

"Ya belum baca, bagaimana menanggapi?" kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/6).

Menurut dia, surat tersebut masih berada di Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dan belum diteruskan ke Pimpinan DPR RI. Saat dia di kompleks parlemen, dia pun belum bertemu dengan Sekjen DPR RI.