Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan program pemutihan sanksi administrasi untuk kendaraan bermotor.
Kebijakan ini berlaku bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua, roda empat, serta penghapusan sanksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Langkah ini digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta dan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya.
Program ini mulai digelar pada 14 Mei sampai 31 Agustus 2025.
“Dalam rangka menyambut HUT ke-498 Jakarta dan HUT ke 80 RI, penghapusan sanksi administrasi untuk kendaraan roda dua, empat, dan BBNKB kembali hadir,” tulis akun @humaspajakjakarta, dikutip Jumat (13/6/2025).
Program ini akan menjadi kabar gembira bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.
Penghapusan sanksi diharapkan mendorong masyarakat untuk segera melunasi kewajiban pajaknya tanpa harus dibebani denda keterlambatan.
Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengakses layanan pembayaran pajak di kantor Samsat terdekat maupun kanal daring resmi.
Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng 2025, Kapan Batas Akhirnya?
Sebagai catatan, program pemutihan pajak kendaraan rutin digelar setiap tahun menjelang HUT Jakarta. Tujuannya, selain meringankan beban wajib pajak, juga untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memantau pengumuman resmi dari Bapenda DKI maupun laman samsat-pkb2.jakarta.go.id.
"Buat sobat yang masih punya tunggakan PKB, langsung aja manfaatin sebelum periodenya berakhir ya," pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pada Selasa kemarin menyatakan pemerintah Ibu Kota bakal mengadakan program penghapusan denda pajak atau pemutihan pajak bagi warga Jakarta.
Kebijakan ini akan dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta. Dengan demikian, artinya Pramono mengurungkan niat awal yang tak mau mengadakan pemutihan pajak.
Pramono mengaku awalnya ingin mengejar tunggakan pajak warga Jakarta. Selain penghapusan denda pajak, Pramono menyebut nantinya bakal diadakan juga program lainnya seperti penggratisan transportasi umum untuk menyambut ulang tahun Jakarta.
Berita Terkait
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, Bang Doel Bakal Buat Karnaval Kebudayaan Tiap Bulan
-
Penjualan Mobil Lesu, Suzuki Harap Pemerintah Daerah Tinjau Ulang Opsen Pajak
-
Pramono Mau Kejar Penunggak Pajak, Pemprov DKI Tinjau Ulang Program Pemutihan PKB
-
Pemutihan Pajak Kendaraan sampai Tanggal Berapa? Kesempatan Bebas Denda Hampir Usai
-
Daftar 12 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
#TataUlangIndonesia! Mahasiswa Demo di Istana dan DPR Bawa 20 Tuntutan
-
Pulang Haji Bos Maktour Fuad Hasan Langsung Diperiksa KPK, Apa yang Bakal Digali?
-
Cek Rute Alternatif! Ini 10 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Rombongan Presiden Jerman Melintas
-
Awas Macet! Ribuan Aparat Gabungan Kawal Demo Mahasiswa Hari Ini: DPR hingga Monas Dijaga Ketat
-
Aksi Demo Bertajuk 'GATAL', GMNI Kepung DPR Siang Ini: Rezim Prabowo-Gibran Gagal Total!
-
Demo di Istana Siang Ini! Mahasiswa UBK Bawa 6 Tuntutan: Stop MBG hingga Tolak Militerisme
-
AS dan Iran Sepakati Gencatan Senjata, Donald Trump: Biarkan Minyak Mengalir!
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi