Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut menanggapi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim sampai 280 persen.
Menurut Susi, bukan hanya gaji hakim saja yang harusnya dinaikan sebesar itu namun ada PNS, TNI hingga Polri juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah.
"Bila kita mau jujur, realistis, dan berbenah untuk nantinya bisa menghentikan/mengurangi korupsi secara drastis; Numerasi/gaji PNS, TNI dan Polri harus naik min 200 persen supaya layak dan kompatible dengan swasta," kicau Susi yang dikutip dari akun X pribadinya pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Namun perempuan 60 tahun ini tentu punya syarat untuk menaikkan gaji para pejabat negara ini.
Beberapa sistem dalam perekrutan hingga kinerja para abdi negara ini harus dibenahi. Salah satu caranya adalah melalui assesmen ulang yang berkualitas.
"Tapi tentu saja syarat profesionalisme harus dipatuhi. Recruitment berkualitas, Rasionalisasi jumlah PNS/TNI/Polri lewat assesment ulang. Jam kerja dan KPI harus jalan. Good governance harus menjadi jiwa semua lini Pemerintahan," ujarnya.
Perempuan yang punya jargon viral "tenggelamkan" ini juga menyinggung tentang hukuman berat untuk koruptor.
"Setelah assesment kualitas yang tidak perform dipensiunkan (pernsiun dini) yang bagus dipertahankan dan dinaikan numerasinya (naik gaji). Kalau korupsi terjadi hukum seberat beratnya," imbuh pemili Susi Air ini.
Susi Pudjiastuti juga membalas beberapa komentar warganet seperti ada yang menyinggung tentang pegawai titipan.
Baca Juga: Gaji Hakim Naik 280 Persen, KPK Berharap Hakim Bisa Membentengi Diri dari Godaan Korupsi
"Kalau titipan gimana uhuk?" celetuk seorang warganet.
Menurut Susi, maksud dari assessment yang disarankan olehnya ya untuk membuang orang-orang titipan yang tidak bisa kerja dengan baik.
"Assessment ulang maksudnya untuk memensiunkan yang model begini," kata Susi membalas.
"Pegawainya dikurangi. Di-assessment ulang yang jelek pensiunkan yang bagus yang naik gaji," katanya menegaskan.
Perempuan asli Pangandaran, Jawa Barat ini kemudian mengungkit lagi pernyataannya saat masih jadi menteri.
Momen itu saat dia menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa yang dibawakan Najwa Shihab.
Bersama Mentari Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri saat itu yakni Tito Karnavian, mereka membahas tentang menaikkan gaji PNS, TNI hingga Polri.
Susi saat itu mengutarakan hal yang sama untuk pencegahan korupsi salah satunya dengan menaikkan gaji hingga 200 persen, namun dengan assement ulang.
"Tolong dikencengin di sana (kerja polisi), nanti saya bantu usulkan kenaikan gaji ke Bu Ani (Sri Mulyani), 200 persen," ucap Susi dalam acara tersebut.
Sri Mulyani saat itu menjanjikan akan menaikkan gaji seperti usulan Susi asalkan penghasilan pajak dari semua bidang yang dibawahi kementarian atau BUMN naik.
"Saya naikkan kalau pajak dari Kelautan dan Polri naik," ucapnya sambil tertawa.
Namun memang kenyataannya, hingg saat ini belum ada kenaikan gaji signifikan untuk abdi negara yang dimaksud di atas.
Sementara itu, malah Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan menaikkan gaji hakim sampai 280 persen.
Hal ini yang memantik Susi sampai bersuara lagi meski kini sudah bukan bagian dari pemerintahan.
Komentari Tambang Nikel di Raja Ampat
Mendengar daerah Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan alam lautnya terancam karena penambangan nikel di sana, Susi langsung bersuara.
Dia mention akun Prabowo untuk segera menghentikan penambangan di sana.
“Yth. Bapak Presiden prabowo Gerindra mohon dengan sangat, hentikan penambangan di Raja Ampat ini,” kicaunya pada 6 Juni 2025 lalu.
Dia juga turut berterima kasih saat Prabowo akhirnya mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Raja Ampat.
‘Terimakasih Pak Presiden Prabowo. Mohon dipastikan bila masih ada yang lain yg lain Bapak harus segera hentikan juga. Yang atas Pengecualian & alasan jarak hanya 40 km dari Raja Ampat itu sangat berbahaya. Karena cepat atau lambat limbah dan kerusakan akan sampai Raja Ampat,” ungkap Susi.
Kontributor : Tinwarotul Fatonah
Berita Terkait
-
Gaji Hakim Naik 280 Persen, KPK Berharap Hakim Bisa Membentengi Diri dari Godaan Korupsi
-
Sri Mulyani Bocorkan Prabowo Bakal Bentuk Lembaga Baru, Siap-siap Hadapi Tantangan Keuangan Negara!
-
Inkonsistensi Prabowo Soal Reshuffle: Antara Ultimatum dan Kalkulasi Politik
-
Prabowo 'Sentil' Pramono Soal Giant Sea Wall: DKI Siap Ikuti Arahan Pusat!
-
PDIP Dinilai Hati-hati Hadapi Tawaran Gabung Pemerintah, Bakal Terima Kursi Kabinet?
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel