Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik sinyal kuat dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan gabung ke partai lambang mawar itu.
Bahkan, PSI bakal memberikan sambutan hangat alias karpet merah apabila Jokowi ikut mendaftar sebagai calon ketua umum dalam Pemilu Raya PSI.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Steering Committee Pemilu Raya PSI, Beni Papa.
Menurut Beni, Jokowi adalah sosok yang sudah menjadi panutan para kader PSI sejak lama.
"Tentu Pak Jokowi ini sekali lagi bagi kami adalah salah satu figur yang selama ini membersamai juga perjuangan Partai PSI," ujar Beni di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2025).
"Sehingga ketika Pak Jokowi mendaftar, ya tentu karpet merah akan kami berikan," lanjutnya.
Meski demikian, Beni menyebut Jokowi belum tentu dipastikan menang dalam Pemilu Raya PSI.
Sebab, pemilihan ketua PSI dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara seluruh anggota partai.
"Tapi sekali lagi, bahwa siapa yang akan menjadi Ketua Umum, tentu dikembalikan kepada seluruh anggota Partai PSI," ucapnya.
Baca Juga: Ogah Pamer Ijazah Asli karena Bikin Negara Chaos, Rocky Gerung: Jokowi Makin Panik
Menambahkan, Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan saat ini pihaknya sedang memverifikasi ulang seluruh anggota PSI untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Raya.
Di saat bersamaan, pihaknya juga membuka pendaftaran anggota baru.
Sejauh ini, sudah ada 140 ribu anggota PSI yang telah terverifikasi di seluruh Indonesia.
Verifikasi dilakukan dengan cara meminta konfirmasi ke semua anggota PSI mengenai status keanggotaan mereka.
"Kita udah ngebelast itu sekitar 250 ribu (orang), yang sudah merespon 150 ribu, dan yang sudah diverifikasi baru 140 ribu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah membuka pendaftaran Pemilu Raya pemilihan ketua umum baru pada Selasa (13/5/2025).
Berita Terkait
-
Anak Otto Hasibuan Dicap Dungu, Rocky Gerung: Apa Pun yang Didalilkan, Jokowi Adalah Pembohong!
-
Pengacara Sebut Negara Akan Chaos Jika Jokowi Perlihatkan Ijazah, Rocky Gerung: Argumen Bodoh
-
Ogah Pamer Ijazah Asli karena Bikin Negara Chaos, Rocky Gerung: Jokowi Makin Panik
-
Demi Timnas Indonesia U-23, Klub Milik Anak Presiden Lepas Pemain Rp 2,6 Miliar?
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Ultimatum Jokowi Agar Segera Mencabut Pernyataan Terkait Kasmudjo
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu