Suara.com - Ketegangan antara warga Aceh dan Sumatera Utara mencuat setelah sengketa empat pulau memanas akibat keputusan kontroversial dari Kementerian Dalam Negeri.
Empat pulau yang disengketakan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Awalnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menetapkan keempat pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara berdasarkan analisis spasial yang diklaim relevan.
Namun keputusan itu justru memicu gesekan karena pulau-pulau tersebut selama ini berada dalam pengelolaan Kabupaten Aceh Singkil.
Presenter Metro TV, Valentinus Resa, turut mengangkat isu ini dalam siarannya dengan gaya santai dan lugas yang menohok.
Ia mengabarkan bahwa Presiden Prabowo telah mengambil keputusan cepat dengan menetapkan keempat pulau itu sah masuk wilayah Aceh.
“Tapi siang tadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, Presiden sudah kasih keputusan yang melegakan hati semua warga,” kata Valentinus Resa dikutip dari video yang diunggah akun @KangManto padaKamis,19 Juni 2026.
“Jadi terkait sengketa itu Presiden langsung ambil sikap cepat, gak pakai debat. Presiden memutuskan kalau 4 pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek secara sah masuk wilayah Aceh,” lanjutnya.
Selanjutnya, Valentinus mulai melontarkan kritik tajam kepada Kemendagri dengan gaya sindiran khasnya, ia menyoroti bahwa keputusan awal Kemendagri menyebabkan pulau-pulau itu berpindah tangan bukan karena bencana alam, melainkan ada “surat sakti” dari pusat.
Baca Juga: Picu Geger Publik, Wamendagri Akui Keputusan 4 Pulau Aceh Masuk Sumut Bisa Berubah
“4 pulau itu sempat lenyap dari pangkuan Aceh, bukan karena tsunami tapi karena intervensi surat sakti Kemendagri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya isu kandungan migas yang terdapat pada pulau-pulau tersebut.
“Bukan karena pergeseran lempeng bumi, tapi geser karena diduga ada kandungan gas bumi,” katanya.
Mendagri juga disebut-sebut belum move on dari gaya kepemimpinan sebelumnya. Sehingga keputusan yang diambil sering keliru.
“Ibarat bos yang merasa paling ngerti, giliran eksekusi hasilnya ambyar, morat-marit bikin emosi,” ujar Valentinus.
Valentinus juga menyindir Mendagri yang pura-pura tidak mengetahui sejarah hanya demi keuntungan semata.
Berita Terkait
-
Keputusan Prabowo Soal 4 Pulau Aceh Baru Permulaan, Tapi Pembuka Kotak Pandora Sengketa Wilayah
-
Batalkan Keputusan Mendagri Tito, Ini Alasan Prabowo Putuskan 4 Pulau Kembali Jadi Milik Aceh
-
Heboh Surat Terbuka Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke Prabowo: Sahabat Seperjalanan, Pernah Jadi Lawan
-
Beredar Surat Kesepakatan Soal 4 Pulau Aceh-Sumut, Tanda Tangan Bobby Nasution Jadi Sorotan
-
4 Pulau Sengketa Diputuskan Milik Aceh, Rieke Diah Pitaloka Minta Jangan Lengah: Ngeri-Ngeri Sedap!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu