Disebut Gubernur Berisik, Dedi Mulyadi Singgung Birokrasi yang Lama

Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikenal sering membagikan pernyataan apapun melalui akun media sosialnya, seperti TikTok. Melalui video singkat, tak jarang Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi hingga pengumuman.

Terbaru, mantan Bupati Purwakarta tersebut menyinggung pihak yang menyebutnya 'berisik'. Hal ini disampaikannya melalui akun TikTok pribadinya @dedimulyadiofficial.

"Kalau hari ini orang banyak beranggapan bahwa 'ini Kang Dedi bikin berisik saja setiap hari'," ucap Dedi Mulyadi.

Bukan tanpa sebab, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa dirinya akan terus berisik selama birokrasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Birokrasi yang lama terjadi akibat penyimpangan yang dibiarkan.

"Sebenarnya keberisikan itu akibat lama birokrasi kita tidur. Kenapa birokrasi kita lama tidur? Coba lihat deh, orang bangun bangunan di bantaran sungai dibiarkan, bahkan pembiarannya juga sampai pada tingkat ada oknum yang mengkoordinatori bangunan-bangunan di bantaran sungai itu," sambung Dedi Mulyadi.

Lelaki yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi itu mengatakan bahwa oknum yang mengkoordinasi bangunan-bangunan liar di lingkungan mendapatkan uang sewa.

"Dan mendapat duit sewa, baik setoran bulanan maupun sewa pada saat pembangunan awal. Seluruh hamparan sawah tertutup oleh bangunan, sama bantaran sungai dibiarkan juga, bahkan ada yang mengkoordinatori, ada setorannya," beber Dedi Mulyadi.

Oknum-oknum itulah yang menilai Dedi Mulyadi sebagai gubernur yang berisik karena berusaha untuk menertibkan kembali lingkungan. Pasalnya, penertiban itu akan membuat uang sewa yang sebelumnya diterima sebagai ladang cuan akan menghilang.

"Seluruh hamparan perkebunan teh yang indah juga sama, tertutup oleh bangunan, para pedagang, dan dibiarkan. Bahkan ada yang mengkoordinatori. Para koordinator inilah yang marah. Karena apa? Karena setorannya hilang dan mereka membangun narasi di berbagai tempat plus narasi itu ditangkap oleh para politisi yang menggerakkan sebagian organ-organ politiknya untuk bersuara," sambung Dedi Mulyadi lagi.

Baca Juga: Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Siap Bantu Bali Bangun MRT, Tapi ...

Adapun oknum-oknum tersebut dapat tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan (ormas) hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Seluruhnya apa? Seluruhnya adalah politik. Bagi mereka yang memiliki afiliasi politik dan bagi mereka yang memiliki afiliasi pendapatan yang terkoordinasi biasanya lewat oknum-oknum ormas atau oknum LSM, mereka kehilangan setoran pendapatan," ujar Dedi Mulyadi.

Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menilai dirinya tidak bisa membiarkan hal tersebut terus terjadi hingga merusak alam di Provinsi Jawa Barat.

"Kalau tidak dimulai hari ini dibenahi, mau sampai kapan kesemrawutan ini terus berlangsung? Mau sampai kapan terjadi pembiaran? Tanah Jawa Barat yang indah ini berubah menjadi tumpukan kehidupan yang kumuh, yang satu sama lain menjadi predator, saling menghisap, saling memakan, yang pada akhirnya terjadilah kehancuran secara bersama," pungkasnya.

Pasalnya, lingkungan yang rusak juga akan berpengaruh pada kesehatan mental manusia yang tinggal di sekitarnya. Pada akhirnya, hal itu akan memiliki efek domino karena menjalar kemana-mana.

"Hancur gunungnya, rusak sungainya, hancur jaringan sawahnya, hancur pemandangan alamnya, lahirlah manusia yang depresi. Karena depresi maka dia harus piknik, tidak punya duit, pinjam. Kalau seluruh alam kita, lingkungan kita, ditata dengan baik, setiap desa, kepala desanya menata, camat menggerakkan seluruh stakeholdernya untuk menata lingkungan kecamatan, para bupati, wali kota menata, konsisten, kita ini nggak usah piknik jauh-jauh," imbuh Dedi Mulyadi.