8 RUU Misterius Dibahas DPR, Apa Saja yang Akan Disahkan?

Suara.com - DPR RI telah membuka masa sidang dengan menggelar Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Agenda rapat sendiri hanya mendengarkan pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan DPR akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU).

Setidaknya ada 8 RUU yang akan dilanjutkan pembahasan tingkat pertama.

"Sidang dewan yang terhormat, DPR RI akan melanjutkan 8 pembahasan RUU yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat satu, yang terdiri atas 3 RUU usul DPR RI, 3 RUU usul pemerintah, dan 2 RUU daftar kumulatif terbuka," kata Puan dalam pidatonya.

Menurutnya, dari jumlah itu, tujuh di antara RUU adalah melanjutkan dari periode sebelumnya.

Kendati begitu, Puan tak membeberkan apa saja delapan RUU yang bakal dibahas masa sidang ini alias masih misterius.

Ia mengatakan, dalam membahas RUU tidak terlepas dari perspektif kepentingan pihak yang terlibat. Untuk itu perlu membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

"Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional, dalam suatu pembentukan UU," ujarnya.

Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit hingga Menkum Supratman Tandatangani DIM RUU KUHAP

Selain itu, DPR juga akan membahas Rancangan APBN 2026 pada masa sidang ini. Serta RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Tahun 2024-2025.

"Tahun depan perekonomian global diproyeksi masih akan dihadapkan dengan situasi yang dinamis dan tidak menentu, konflik geopolitik, geoekonomi dan perekonomian global yang tidak kondusif yang akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi," katanya.

"Oleh karena itu pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN dalam menjalankan pembangunan nasional," Puan menambahkan.