Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.
Hasby menilai, persoalan ini hanya bisa diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, sejauh ini segala macam upaya telah ditempuh, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan.
"Saya memberikan pesan, Presiden Prabowo harus turun tangan. Nggak bisa berharap kepada menteri, nggak bisa berharap kepada dirjen, nggak bisa berharap kepada kepala daerah, nggak bisa," kata Hasby dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/6/2025).
Hasby mengaku, akibat aktivitas pertambangan ini, lingkungan sekitar mengalami kerusakan yang luar biasa.
Bahkan menurutnya, pejabat setingkat menteri pun tidak mampu menghentikan kerusakan tersebut.
Oleh sebab itu, ia berharap agar Prabowo, selaku Kepala Negara, bisa turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
"Presiden harus mengambil alih tanggung jawab politik ini. Misalnya, perbaikan tambang tidak bisa lagi dibebankan kepada gubernur atau beberapa menteri," jelasnya.
Hasby menilai, Prabowo perlu menjadikan polemik ini sebagai agenda politik baru.
Baca Juga: Perusahaan Tambang PT Wana Kencana Mineral Dituding Beroperasi Ilegal di Malut
"Harus mengambil ini sebagai sebuah langkah politik baru untuk roadmap tambang Indonesia, tambang kita. Agar betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat," ucapnya.
Saat ini, lanjut Hasby, pihaknya telah menempuh berbagai upaya. Namun, belum melakukan pengaduan ke Mahkamah Internasional.
"Kami punya nikel, kami punya tambang. Tapi kami nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa," katanya.
Sejauh ini, yang dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara hanyalah kerugian.
Mereka tidak menikmati hasil dari sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, melainkan harus menanggung kerusakan lingkungan.
"Yang kita dapat itu kerugian, rusaknya lingkungan hidup, dan penyakit," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun