Suara.com - Harga beras di DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan belakangan ini, hingga memicu keluhan dari masyarakat. Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret agar harga salah satu kebutuhan pokok ini kembali stabil.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, membenarkan bahwa harga beras, baik jenis premium maupun medium, masih tinggi hingga akhir Juni 2025.
"Terdapat kenaikan harga pada komoditas beras," ujar Hasudungan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (29/6/2025).
Data dinas menunjukkan, beras premium (IR I) mengalami kenaikan sebesar 0,56 persen, dari Rp 14.883 menjadi Rp 14.966 per kilogram.
Sementara harga beras medium naik lebih tinggi, yakni 0,76 persen atau sekitar Rp 102, dari sebelumnya Rp 13.410 menjadi Rp 13.512 per kilogram.
Menurut Hasudungan, kenaikan ini tak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga secara nasional.
Ia menjelaskan, salah satu pemicu utama adalah naiknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025.
Selain itu, penyerapan gabah oleh Perum Bulog juga turut berpengaruh. Kebijakan ini berkaitan dengan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton, sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025.
Untuk menekan dampak kenaikan harga, Pemprov DKI menggelar program Pangan Murah Keliling di berbagai titik. Lokasi kegiatan mencakup kantor instansi Pemda, rumah susun, RPTRA, hingga wilayah-wilayah padat penduduk lainnya.
Baca Juga: Awasi Surplus Beras, Legislator NasDem Wanti-wanti Ini ke Pemerintah
"Melakukan monitoring perkembangan harga pangan secara berkala serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perum Bulog terkait rencana penyaluran Bantuan Pangan Beras oleh Badan Pangan Nasional," ujar Hasudungan.
Ia menambahkan, penyaluran Bantuan Pangan Beras akan terus dilakukan selama Juni dan Juli 2025. Bantuan itu berupa 10 kg beras bagi penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial.
"Penyaluran Bantuan Pangan Beras merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional," pungkas Hasudungan.
Berita Terkait
-
Harga Beras Meroket, Pemerintah Mau Sebar Bansos
-
Mengurai Anomali Harga Beras di Tengah Stok Melimpah, Benarkah Ada Mafia?
-
Update Harga Sembako saat Idul Adha: Harga Beras Hingga Cabai Kompak Turun!
-
Awasi Surplus Beras, Legislator NasDem Wanti-wanti Ini ke Pemerintah
-
Promo Superindo Subsidi Sembako 28 Mei 2025: Harga Beras, Minyak, Telur Tebus Murah
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat