Penunjukkan Koperasi Dipersoalkan, Tom Lembong Ungkap Perintah Jokowi ke Panglima TNI hingga Kapolri

Suara.com - Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, mengungkapkan soal perintah Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Panglima TNI, Kepada Staf Angkatan Darat (Kasad), dan Kapolri saat itu perihal stok dan lonjakan harga pangan.

Hal itu berkaitan dengan kebijakannya yang menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI- Polri untuk mengendalikan dan ketersediaan dan stabilisasi harga gula. Padahal, jaksa menyebut Tom Lembong seharusnya menunjuk perusahaan BUMN.

Hal itu Tom Lembong sampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan agenda pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa.

“Terus bagaimana untuk penugasan ke koperasi. Apakah dari awal sudah ada perusahaan tersebut atau seperti apa?” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

“Prinsip yang sama berlaku untuk koperasi. Koperasi itu juga sebuah badan usaha yang mempunyai manajemen pengelola dan juga pengawas dan juga anggaran dasar. Mereka yang mengajukan usul, mereka yang mengusulkan untuk diberikan penugasan,” sahut Tom Lembong.

Dia lantas menjelaskan adanya perintah dari Jokowi selaku presiden kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Kasad untuk membantu menyelesaikan masalah keterbatasan stok dan lonjakan harga pangan.

“Dari kesaksian saksi di persidangan, kita kemudian mengetahui bahwa panglima TNI, kepala staf angkatan darat, dan kepala kepolisian RI menerima perintah langsung dari bapak presiden agar semua tanda kutip instansi plat merah ikut serta dalam membantu upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan stok pangan, termasuk gula,” tutur Tom Lembong.

“Sekali lagi, seleksi mitra kerja sama adalah urusan komersial yang merupakan ranah tugas dan tanggung jawab pengelola koperasi, tidak beda dengan halnya di BUMN di mana hal tersebut menjadi ranah tugas dan tanggung jawab manajemen bumn, direksi, komisaris, maupun secara supervisi pengelola saham,” tandas dia.

Sekadar informasi, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebanyak Rp 515,4 miliar (Rp 515.408.740.970,36) dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015-2016.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Data Anjloknya Rupiah dan IHSG di Akhir era Jokowi

Jaksa menjelaskan angka tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yang mencapai Rp 578,1 miliar (Rp 578.105.411.622,47) berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016 Nomor PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).

Diketahui, jaksa mengungkapkan Tom Lembong mengizinkan sejumlah perusahaan swasta untuk melakukan impor gula kristal mentah (GKM).

Secara terperinci, jaksa menyebut izin tersebut diberikan kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angels Products, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya, dan Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry,

Selain itu, Tom Lembong juga disebut memberikan izin kepada Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendrogiarto A Tiwow melalui PT Duta Sugar International, dan Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur.

“Mengimpor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahan gula rafinasi,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Pada 2015, lanjut jaksa, Tom Lembong memberikan Surat Pengakuan sebagai Importir Produsen GKM kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angels Products untuk diolah menjadi GKP pada saat produksi dalam negeri GKP mencukupi dan pemasukan/realisasi impor GKM tersebut terjadi pada musim giling.