Soal DPR Minta iPad ke Sri Mulyani, Formappi: Beli Sendirilah!

"Kalau iPad DPR bakal bersurat ke Kementerian Keuangan," katanya sambil tersenyum.

Sementara itu, pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir tahun sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp662 triliun.

"Defisit 2025 diperkirakan 2,78% PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Penerimaan negara diperkirakan bisa terkumpul Rp2.076,9 triliun atau tumbuh 7,5%.

Rendahnya penerimaan disebabkan oleh pelemahan ekonomi nasional dan batalnya kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang sebelumnya berpotensi Rp71 triliun.

"Itu menghilangkan Rp71 triliun dari target kita ini tentu hilangkan kinerja kita," ujarnya.

Khusus untuk bea cukai diperkirakan mencapai Rp310,4 triliun atau tumbuh 3,4%.

"Kebijakan tidak naikkan cukai tapi harga jual eceran, lalu berantas rokok ilegal, maupun kecenderungan downtrading serta dilakukan measure track and trace otentifikasi cukai dan pemberantasan rokok ilegal," jelasnya.

Sementara itu PNBP diperkirakan Rp477,2 triliun atau kontraksi 18,3%. Ini disebabkan oleh dividen BUMN yang sudah disetorkan ke negara lagi.

Baca Juga: Indef Sebut Pertumbuhan Ekonomi Bisa di Bawah 5 Persen, Ancaman Utang dan Belanja Mengintai!

Belanja negara diperkirakan terealisasi Rp3.527,5 triliun atau 97,4% APBN.

Tambahan SAL Rp85,6 triliun akan dipergunakan untuk penurunan penerbitan surat berharga negara, kewajiban belanja prioritas dan pembiayaan defisit.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga memperkenalkan dua direktur jenderal terbarunya, yakni Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto kepada jajaran Banggar, DPR.

"Dirjen Bea Cukai baru Pak Jaka dan Dirjen Pajak baru, Pak Bimo, lalu Pak Anggito yang bilang setelah 10 tahun bisa kembali lagi seperit kembalinya si anak yang hilang,"katanya.

Adapun, Bimo terakhir diketahui menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Maritim dan Investasi di era Menko Luhut B Pandjaitan.