Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritisi guyonan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang mengusulkan adanya anggaran pendangadaan iPad bagi anggota dewan.
Usulan tersebut mencuat di tengah rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 yang melibatkan Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (1/7/2025).
Lucius menilai, semangat mengurangi kertas atau paperless memang tujuannya baik, tapi jangan dimanfaatkan DPR untuk meminta fasilitas.
"Akan tetapi jika semangat itu jadi alasan untuk meminta fasilitas semacam iPad ya jadi kontraproduktif. Apalagi rencana pengadaan iPad itu disuarakan ketika DPR sedang membahas anggaran negara untuk tahun 2026," kata Lucius kepada Suara.com, Rabu (2/7/2025).
Ia mengatakan, dengan adanya guyon usulan tersebut jadi membuka tabir kalau selama ini yang berpikir serius soal anggaran justru Menteri Keuangan bukan DPR.
Semangat paperless padahal sudah dilakukan di DPR, terbukti, kata Lucius, dengan banyaknya layar atau monitor di ruang rapat.
"Masalahnya banyak anggota kerap enggak rajin menghadiri rapat. Atau kalau hadir pun, mereka malas menyimak presentasi di layar," katanya.
Untuk itu, Lucius menilai usulan pengadaan iPad sangat tidak mendesak untuk DPR.
"Kalau anggota DPR merasa perlu menggunakan iPad ya beli sendirilah. Sudah banyak juga kan yang punya. Kalau sudah punya tetapi minta yang baru karena gratis, ya itu namanya pemborosan," ujarnya.
Baca Juga: Indef Sebut Pertumbuhan Ekonomi Bisa di Bawah 5 Persen, Ancaman Utang dan Belanja Mengintai!
"Pemborosan itu yang sedang ingin dicegah pemerintahan sekarang melalui program efisiensi anggaran. Semangat efisiensi itu seharusnya menjadi spirit pembahasan anggaran, bukan malah pemborosan," sambungnya.
Sebelumnya, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan defisit anggaran yang diperkirakan tembus Rp662 triliun pada 2025, DPR justru mengusulkan hal berbeda, yakni pengadaan iPad untuk anggota dewan.
Usulan tersebut mencuat di tengah rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (1/7/2025). Selain Sri Mulyani, rapat juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Setelah menyampaikan rancangan APBN 2026, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan bahwa rapat kali ini tidak menggunakan kertas. Lantaran mengurangi penggunaan kertas.
"Kalau kita raker dan panja karena DPR tiga tahun lalu menggaungkan paperless jadi tidak menerima fotokopi jadi bisa di iPad," kata Said di Gedung Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Dalam hal ini, beberapa anggota mengungkapkan agar adanya pengadaan iPad di setiap ruangan. Menanggapi ini, ketua Banggar pun berencana untuk mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk anggaran iPad.
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Ungkap APBN Tahun Terakhir era Jokowi Bekerja Keras
-
Sri Mulyani "Nyentil" DPR: Tepuk Tangan Loyo Meski Ekonomi Tumbuh, Belum Makan Siang Ya, Pak?
-
Kementerian ESDM Minta Rp 104,97 Triliun ke Sri Mulyani, untuk Apa?
-
BNN Nggak Tangkap Artis Narkoba, Penjual Online Malah Kena Palak
-
Apindo Setuju Sri Mulyani Pungut Pajak Pedagang E-commerce
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu