Intervensi politik juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab kemunduran. Said mengklaim bahwa pimpinan partai politik kini tersandera kasus hukum, membuat mereka tidak berdaya dan mudah dikendalikan oleh kekuatan di atas.
"Pimpinan partai politik tersandera kasus hukum, sehingga tidak berdaya dan mudah dikendalikan," jelasnya.
Kondisi ini, menurut Said, menciptakan iklim politik yang tidak sehat, di mana keputusan-keputusan penting lebih didasarkan pada kepentingan kekuasaan daripada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi indikator kemunduran tata kelola pemerintahan. Komisi ASN, yang berfungsi sebagai penjaga meritokrasi dalam penunjukan pejabat, kini telah dibubarkan.
"Komisi ASN yang berfungsi sebagai penjaga meritokrasi dibubarkan, menunjukkan adanya personalisasi dalam penunjukan pejabat," kata Said.
Langkah ini dinilai membuka pintu bagi praktik penunjukan pejabat berdasarkan kedekatan personal, bukan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.
Meskipun demikian, Sudirman Said juga menyoroti adanya harapan perbaikan di era pemerintahan yang baru. Setiap pergantian kepemimpinan, menurutnya, selalu membawa harapan akan perbaikan.
"Setiap pergantian kepemimpinan membawa harapan perbaikan, dan Prabowo diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik," ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa pidato dan janji kampanye Prabowo yang menjanjikan pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih perlu dibuktikan dengan tindakan nyata di lapangan.
Baca Juga: 'Saya Tertipu' Pengakuan Mengejutkan Saiful Huda, Dari Harimau Jokowi Jadi Pengkritik Paling Pedas!
"Pidato Prabowo yang menjanjikan pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih perlu dibuktikan dengan tindakan nyata," tegas Said.
Said juga tidak lupa memberikan refleksi dan pembelajaran dari masa lalu. Ia mengakui bahwa meskipun Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun terjadi kemerosotan dalam cara mengelola negara dalam 10 tahun terakhir.
"Meskipun Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai aspek (pendidikan, IPM, APBN), terjadi kemerosotan dalam cara mengelola negara dalam 10 tahun terakhir," ungkap Sudirman Said.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Detik-Detik Mencekam! Helikopter AL Inggris Meledak di Udara, 3 Prajurit Tewas
-
KPK Amankan 17 Orang dalam OTT Imigrasi, Eks Dirjen dan Kakanwil Jawa Barat Ikut Terjaring
-
DJKI Selesaikan 104 Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Mediasi
-
Rincian Korupsi Eks Kepala BGN: Proyek Sepeda Listrik MBG Hingga Sepatu
-
Kejagung Ungkap Detik-detik Penangkapan Dadan Hindayana dan Dua Eks Pimpinan BGN
-
Buru Wamen Imipas, KPK Dapat Info Silmy Karim Masih di Jakarta dan Sekitarnya
-
Ambisi Prabowo Saat 30 Ribu Dapur MBG Berjalan: 3 Juta Lapangan Pekerjaan Tercipta
-
Korupsi MBG, Kejagung Telusuri Ribuan SPPG yang Diduga Terafiliasi Dadan Hindayana
-
Wamen Imigrasi Silmy Karim Diburu KPK Terkait OTT, Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA?
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi