Intervensi politik juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab kemunduran. Said mengklaim bahwa pimpinan partai politik kini tersandera kasus hukum, membuat mereka tidak berdaya dan mudah dikendalikan oleh kekuatan di atas.
"Pimpinan partai politik tersandera kasus hukum, sehingga tidak berdaya dan mudah dikendalikan," jelasnya.
Kondisi ini, menurut Said, menciptakan iklim politik yang tidak sehat, di mana keputusan-keputusan penting lebih didasarkan pada kepentingan kekuasaan daripada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi indikator kemunduran tata kelola pemerintahan. Komisi ASN, yang berfungsi sebagai penjaga meritokrasi dalam penunjukan pejabat, kini telah dibubarkan.
"Komisi ASN yang berfungsi sebagai penjaga meritokrasi dibubarkan, menunjukkan adanya personalisasi dalam penunjukan pejabat," kata Said.
Langkah ini dinilai membuka pintu bagi praktik penunjukan pejabat berdasarkan kedekatan personal, bukan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.
Meskipun demikian, Sudirman Said juga menyoroti adanya harapan perbaikan di era pemerintahan yang baru. Setiap pergantian kepemimpinan, menurutnya, selalu membawa harapan akan perbaikan.
"Setiap pergantian kepemimpinan membawa harapan perbaikan, dan Prabowo diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik," ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa pidato dan janji kampanye Prabowo yang menjanjikan pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih perlu dibuktikan dengan tindakan nyata di lapangan.
Baca Juga: 'Saya Tertipu' Pengakuan Mengejutkan Saiful Huda, Dari Harimau Jokowi Jadi Pengkritik Paling Pedas!
"Pidato Prabowo yang menjanjikan pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih perlu dibuktikan dengan tindakan nyata," tegas Said.
Said juga tidak lupa memberikan refleksi dan pembelajaran dari masa lalu. Ia mengakui bahwa meskipun Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun terjadi kemerosotan dalam cara mengelola negara dalam 10 tahun terakhir.
"Meskipun Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai aspek (pendidikan, IPM, APBN), terjadi kemerosotan dalam cara mengelola negara dalam 10 tahun terakhir," ungkap Sudirman Said.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram