Jokowi Dianggap Gagal Pimpin Indonesia, Sudirman Said: Kemunduran Demokrasi!

Suara.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam sebuah podcast bersama Abraham Samad yang ditayangkan di YouTube.

Dalam diskusi tersebut, Said secara lugas menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi selama sepuluh tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Pernyataan ini mencuatkan kembali perdebatan mengenai arah demokrasi Indonesia dan kualitas kepemimpinan nasional.

Said tidak ragu menyebut bahwa Indonesia kini berada dalam kondisi "kerusakan" yang diakibatkan oleh kebijakan dan praktik yang berjalan selama satu dekade terakhir.

"Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami kerusakan di tangan Presiden Jokowi," tegas Sudirman Said, seperti dikutip dari podcast tersebut pada.

Pernyataan ini menjadi sorotan utama, mengingat posisi Said sebagai figur yang pernah berada dalam lingkaran pemerintahan namun kini menjadi salah satu pengkritik vokal.

Salah satu poin krusial yang disoroti Sudirman Said adalah apa yang ia sebut sebagai "black hole demokrasi".

Menurutnya, kemunduran demokrasi ini ditandai dengan serangkaian tindakan yang sistematis, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara sengaja, pengabaian etika dalam bernegara, dan maraknya praktik nepotisme.

"Terjadi kemunduran demokrasi, pelemahan KPK secara sengaja, pengabaian etika, dan nepotisme yang merajalela," ujarnya, yang dapat didengar pada dan dalam rekaman podcast.

Baca Juga: 'Saya Tertipu' Pengakuan Mengejutkan Saiful Huda, Dari Harimau Jokowi Jadi Pengkritik Paling Pedas!

Pelemahan KPK menjadi isu sentral dalam kritik Said. Ia menegaskan bahwa lembaga antirasuah yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam memberantas korupsi justru dilumpuhkan dengan sengaja.

"KPK yang seharusnya menjadi penjaga terakhir dilumpuhkan dengan sengaja," kata Sudirman Said.

Pernyataan ini mengacu pada berbagai revisi undang-undang dan kebijakan yang dinilai melemahkan independensi dan kewenangan KPK, memicu kekhawatiran publik tentang komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, praktik nepotisme juga menjadi perhatian serius Sudirman Said. Ia menyoroti simbol-simbol nepotisme yang kini terlihat jelas di berbagai lini pemerintahan dan publik.

"Simbol nepotisme terlihat jelas dengan adanya gambar wakil presiden di kantor-kantor dan sekolah-sekolah, yang dianggap mengganggu suasana bernegara," ungkap Said. 

Fenomena ini, menurutnya, mengikis prinsip meritokrasi dan keadilan dalam sistem pemerintahan, memberikan keuntungan tidak semestinya kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.