Suara.com - Konflik agraria belakangan sering terjadi, beberapa alasannya di antaranya belum tuntas ganti rugi atas tanah milik warga namun fasilitas tersebut sudah dibangun hingga diresmikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Brigjen Budi Wasono, saat hadir di acara laporan tahunan Komnas HAM.
Awalnya, Budi menjelaskan dirinya hadir mewakili Irwasum yang sedang ada kegiatan lain.
Budi kemudian mengatakan, terkait konflik agraria memang menjadi momok tersendiri bagi masyarakat.
“Banyak kasus yang terjadi sehingga ada benturan antara masyarakat dengan polri dalam kontek agraria,” kata Budi, dalam diskusi di chanel YouTube Komnas HAM, dikutip Selasa (8/7/2025).
Ia mencontohkan, aparat harus berhadapan dengan masyarakat saat terjadinya peresmian waduk atau jalan Tol.
Warga yang menolak kata Budi, bukan karena tidak setuju dengan pembangunan tersebut. Melainkan karena ganti rugi mereka belum sepenuhnya diterima.
“Kadang-kadang contoh waduk diresmikan, tapi waduk itu belum sepenuhhnya pembayaran selesai kepada masyarakat, karena garda terdepannya Polri, akhirnya benturannta dengan Polri, kemudian peresmian jalan tol juga demikian,” jelasnya.
Budi bisa mengatakan seperti itu lantaran dirinya mengalami sendiri.
Baca Juga: Penyiksaan Demi Pengakuan: Praktik Usang Aparat yang Tak Kunjung Padam
Pasalnya sebelum bertugas di Mabes Polri seperti saat ini, ia ditugaskan di wilayah, bagian operasional.
Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Biro Operasi yang menghadapi konflik-konflik serupa.
“Masalah belum selesai, pembayaran belum selesai, ada yang baru dicicil, bahkan ada yang sama sekali belum tapi tol atau waduk sudah diresmikan. Akhirnya penolakan ini luar biasa,” jelasnya.
Budi menyampaikan, hal ini bakal menjadi tantangan bersama. Polri memang selalu menjadi garda terdepan dalam menghadapi persoalan jika ada aksi demonstrasi dari masyarakat.
Namun, kata Budi, Polri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini sendirian sehingga dibutuhkan sinergitas pihak terkait.
“Persoalan ini harus kita tuntaskan agar tidak terjadi lagi dikemudian hari,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Gembar-gembor Menteri Pigai Berencana Revisi UU HAM, DPR: Belum Ada
-
Menteri Natalius Pigai Dorong Revisi UU HAM, Komnas HAM Bakal Lebih Sakti?
-
May Day Berbuntut Panjang: Komnas HAM Usut Dugaan Kriminalisasi Demonstran oleh Polda Metro Jaya
-
Putusan MK Dipuji Komnas HAM, Pemisahan Pemilu Hindarkan Pemilih dari Sentimen SARA serta Hoax
-
Penyiksaan Demi Pengakuan: Praktik Usang Aparat yang Tak Kunjung Padam
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Terkait Tewasnya Dua Pria di Saluran Air Bekasi
-
Rano Karno Ajak Generasi Muda Rawat Sejarah dan Hidupkan Nilai Kebudayaan Bangsa
-
Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Becakayu, Toyota Altis Diduga Hilang Kendali dan Tabrak Dua Mobil
-
Megawati Hadiri Bung Karno Festival 2026, Duduk Berdampingan dengan Pramono Anung
-
Sudinhub Jaktim Minta Maaf atas Kegaduhan Penertiban Motor Ojol di Jatinegara
-
Ketika Ketahanan Pangan Dibangun Lewat Pelabuhan, Kawasan Industri, dan Petani
-
Aktivis 98 Kritik Kondisi Ekonomi hingga Ruang Demokrasi, Sebut Reformasi Belum Tuntas
-
Imigrasi Bakal Perluas Autogate hingga Perbatasan RI
-
Posisi Fleksibel PDIP Bikin Parpol Koalisi Pemerintah Gelisah