Suara.com - Konflik agraria belakangan sering terjadi, beberapa alasannya di antaranya belum tuntas ganti rugi atas tanah milik warga namun fasilitas tersebut sudah dibangun hingga diresmikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Brigjen Budi Wasono, saat hadir di acara laporan tahunan Komnas HAM.
Awalnya, Budi menjelaskan dirinya hadir mewakili Irwasum yang sedang ada kegiatan lain.
Budi kemudian mengatakan, terkait konflik agraria memang menjadi momok tersendiri bagi masyarakat.
“Banyak kasus yang terjadi sehingga ada benturan antara masyarakat dengan polri dalam kontek agraria,” kata Budi, dalam diskusi di chanel YouTube Komnas HAM, dikutip Selasa (8/7/2025).
Ia mencontohkan, aparat harus berhadapan dengan masyarakat saat terjadinya peresmian waduk atau jalan Tol.
Warga yang menolak kata Budi, bukan karena tidak setuju dengan pembangunan tersebut. Melainkan karena ganti rugi mereka belum sepenuhnya diterima.
“Kadang-kadang contoh waduk diresmikan, tapi waduk itu belum sepenuhhnya pembayaran selesai kepada masyarakat, karena garda terdepannya Polri, akhirnya benturannta dengan Polri, kemudian peresmian jalan tol juga demikian,” jelasnya.
Budi bisa mengatakan seperti itu lantaran dirinya mengalami sendiri.
Baca Juga: Penyiksaan Demi Pengakuan: Praktik Usang Aparat yang Tak Kunjung Padam
Pasalnya sebelum bertugas di Mabes Polri seperti saat ini, ia ditugaskan di wilayah, bagian operasional.
Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Biro Operasi yang menghadapi konflik-konflik serupa.
“Masalah belum selesai, pembayaran belum selesai, ada yang baru dicicil, bahkan ada yang sama sekali belum tapi tol atau waduk sudah diresmikan. Akhirnya penolakan ini luar biasa,” jelasnya.
Budi menyampaikan, hal ini bakal menjadi tantangan bersama. Polri memang selalu menjadi garda terdepan dalam menghadapi persoalan jika ada aksi demonstrasi dari masyarakat.
Namun, kata Budi, Polri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini sendirian sehingga dibutuhkan sinergitas pihak terkait.
“Persoalan ini harus kita tuntaskan agar tidak terjadi lagi dikemudian hari,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Gembar-gembor Menteri Pigai Berencana Revisi UU HAM, DPR: Belum Ada
-
Menteri Natalius Pigai Dorong Revisi UU HAM, Komnas HAM Bakal Lebih Sakti?
-
May Day Berbuntut Panjang: Komnas HAM Usut Dugaan Kriminalisasi Demonstran oleh Polda Metro Jaya
-
Putusan MK Dipuji Komnas HAM, Pemisahan Pemilu Hindarkan Pemilih dari Sentimen SARA serta Hoax
-
Penyiksaan Demi Pengakuan: Praktik Usang Aparat yang Tak Kunjung Padam
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan