Suara.com - Kemenangan telak pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024 menyisakan berbagai spekulasi politik.
Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah potensi manuver politik Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Istana, termasuk dugaan adanya skenario "mengasingkan" Gibran dari hiruk pikuk politik Jakarta.
Analisis mendalam dari pakar hukum tata negara, Refly Harun, dalam kanal YouTube-nya, Refly Harun Channel, membongkar berbagai indikasi menarik di balik dinamika politik pasca-pemilu ini. Salah satunya Gibran ditugaskan ke papua
Penugasan Gibran ke Papua: Strategi Baru atau Upaya "Pengasingan"?
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah rencana penugasan Gibran Rakabuming Raka untuk menyelesaikan masalah di Papua.
Menurut informasi yang beredar, Gibran akan mendapatkan mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto dan akan berkantor langsung di Bumi Cenderawasih. Refly Harun menyoroti langkah ini sebagai manuver yang patut dicermati.
"Gibran akan mendapatkan penugasan baru dari Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah di Papua dan akan berkantor di sana," ujar Refly Harun dalam kanal YouTube-nya.
"Penugasan ini disebut sebagai langkah strategis yang belum pernah ada sebelumnya, di mana Gibran akan lebih banyak beraktivitas langsung di Papua."
Secara kasat mata, penugasan ini bisa dilihat sebagai langkah positif pemerintah untuk lebih fokus pada pembangunan dan penyelesaian isu di Papua.
Baca Juga: Pejabat Tinggi Otsus Papua Harus Berkantor di Papua
Pemerintah mengklaim bahwa fokus tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pemenuhan hak asasi manusia, serta merupakan wujud komitmen mendengar aspirasi rakyat Papua.
Namun, di balik narasi resmi, muncul interpretasi lain yang jauh lebih politis.
"Permainan Catur" Prabowo vs. Jokowi: Siapa yang Unggul?
Refly Harun dengan tajam menganalogikan dinamika politik antara Prabowo dan Jokowi sebagai "permainan catur". Dalam analisisnya, Prabowo kini memegang "bidak putih" dan memiliki kendali penuh atas langkah-langkah politik.
"Seorang pengamat politik menyebutkan bahwa Jokowi dan Prabowo sedang melakukan 'permainan catur' dengan skor 2-0 untuk Prabowo karena Prabowo memegang kuasa," ungkap Refly Harun.
Ia menambahkan, "Awalnya, Jokowi mempersiapkan IKN sebagai ibu kota dan menyuruh Prabowo berkantor di sana, sementara Gibran memimpin aglomerasi Jabodetabek. Namun, Prabowo enggan pindah ke IKN."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Link DANA Kaget Terbaru Bernilai Rp 434 Ribu, Klaim Sekarang Sebelum Kehabisan!
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Atraksi Binturong 'Berkaki Lima' Jadi Primadona di Malam Perdana Ragunan Zoo
-
Antusiasme Pengunjung Ragunan Malam di Luar Dugaan, Kadis Pertamanan: Saya Kaget!
-
Uji Coba Wisata Malam Ragunan: Nostalgia Masa Kecil di Bawah Bintang!
-
93 KK di Kampung Nelayan Indramayu Mendapatkan Layanan Sambung Listrik Gratis dari PLN
-
Modal Rp 20 Ribu, Pria Ini Bikin Geger Pasar Malam Usai Sabet Dua Sepeda Listrik Sekaligus
-
Mengenang Kejayaan Grand Mall Bekasi, Dulu Primadona Kini Sepi Bak Rumah Hantu
-
4 Fakta Tutupnya Grand Mall Bekasi, Kalah Saing hingga Tinggalkan Kenangan Manis
-
Agustina Wilujeng: Kader Posyandu Adalah Garda Terdepan Kesehatan Warga Semarang
-
Viral Airlangga Hartarto Terekam Dorong Dedi Mulyadi, Biar Bisa Foto di Samping Jusuf Kalla
-
Wajar Kepala Daerah Ngamuk, Ini Sederet Masalah jika TKD Dipotong Kemenkeu