Suara.com - PT MRT Jakarta tengah mematangkan rencana besar memperluas layanan moda raya terpadu ke wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).
Menariknya, perluasan ini diproyeksikan tanpa mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, Farchad Mahfud, menyebut pihaknya kini fokus pada tahap awal penjajakan pembangunan jalur ke Tangsel.
Strategi pembiayaan yang sedang digodok pun mengarah pada skema kerja sama non-APBD.
“Kalau yang ke Tangsel, kami terus melakukan upaya untuk memulai. Kami ingin mengembangkan jalur dengan pembiayaan tanpa melibatkan dana pemerintah, atau paling tidak dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha),” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Minggu (13/7/2025).
Farchad mengakui, perluasan jaringan MRT ke luar Jakarta tidak semudah membangun di dalam kota.
Selain menyangkut studi teknis, pendekatan fiskal, sosial, dan aspek regulasi juga menjadi tantangan tersendiri.
“Kami masuk ke area provinsi lain. Maka, kapasitas fiskalnya berbeda, karakter sosialnya juga berbeda. Ini yang sedang kami jajaki dalam waktu dekat,” katanya.
Karena masih dalam tahap awal, MRT Jakarta belum bisa memastikan berapa besar dana yang dibutuhkan untuk proyek ambisius ini.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Diperiksa dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, Apa Statusnya?
Namun, Farchad memastikan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait sudah dilakukan.
“Komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah dilakukan, studi penjajakan bisa dimulai dalam waktu dekat,” ungkapnya.
“Tunggu saja ya, mungkin di pertemuan berikutnya sudah bisa kami sampaikan,” tambahnya.
Perluasan MRT Jakarta menuju Tangsel sebenarnya bukan hal baru.
Proyek ini sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah menyiapkan komitmen modal awal sebagai bentuk keseriusan.
Proyek ini juga disebut sebagai bagian dari solusi jangka panjang mengatasi kemacetan kronis di wilayah Jabodetabek.
Berita Terkait
-
Gubernur Khofifah Diperiksa dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, Apa Statusnya?
-
Ketua KPK Ungkap Alasan Periksa Khofifah di Polda Jatim: Sekalian Kasus Lamongan
-
Potensi Masih Besar, DPRD DKI Heran Target Retribusi Parkir Jakarta Turun Rp50 Miliar
-
Rekomendasi Rumah dan Tanah Rumah Murah di Area Tangerang Selatan Hingga Depok
-
UMKM Naik Kelas, Sanrah Food Buktikan Peran BRI Dalam Ekspor Produk Lokal
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
Terkini
-
Tak Hanya Prabowo, Adik Kandung Hashim Djojohadikusumo Juga Ditawari Sogokan Nyaris Rp25 Triliun
-
Diungkap Hasyim, Prabowo Mau Disogok Rp16,5 Triliun dari 'Orang Nekat'
-
Bakal Gelar Ratas di Kertanagara, Prabowo Panggil Mendikti Lagi Bahas Hal Ini
-
Presma UIN Alauddin: Prabowo Serius Tegakkan Hukum dengan Reformasi Sistemik
-
Libatkan Pemerintah Pusat, Pramono Bakal Bentuk Satgas Pembenahan Kota Tua
-
BRIN Temukan Mikroplastik dalam Hujan, Pemprov DKI: Ini Alarm Lingkungan
-
Demi Kota Tua Hidup, Kampus IKJ Bakal Dipindahkan Gubernur Pramono dari TIM Cikini
-
Teddy hingga Dasco jadi Gerbang Komunikasi Presiden, Kenapa Tak Semua Bisa Akses Langsung Prabowo?
-
Legislator Gerindra Beri Wanti-wanti Soal Alih Fungsi Lahan Sawah, Bisa Ancam Kedaulatan Pangan
-
Bongkar 'Praktik Kotor' di Daerah! Kemendagri Usul Dana Pilkada Pakai APBN