Suara.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri kembali melakukan pemeriksaan terhadap produsen beras yang diduga curang dalam hal mutu dan takaran.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam menertibkan pasar pangan dan melindungi konsumen dari praktik tidak jujur.
Informasi ini dikonfirmasi oleh Ketua Satgas Pangan Polri yang juga menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf.
Saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (14/7/2025), Helfi mengiyakan adanya pemeriksaan terbaru.
“Ada,” katanya singkat sambil masuk ke dalam mobil.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai jumlah produsen beras nakal yang sudah diperiksa, ia belum memberikan rincian.
“Nanti,” ujarnya kepada awak media.
Sebelumnya, pada Kamis (10/7), Satgas Pangan telah memeriksa empat produsen beras berinisial WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG.
Keempatnya diduga melanggar standar mutu dan takaran dalam distribusi beras.
Baca Juga: Amran Sulaiman: Jangan Tempatkan Dokter Baru di Kota, Cari Pelosok Tanpa Lampu!
“Betul, dalam proses pemeriksaan,” kata Brigjen Pol. Helfi saat dikonfirmasi.
Langkah tegas ini menyusul temuan mengejutkan dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa dari 212 merek beras yang disorot karena tidak sesuai dengan standar mutu, sebanyak 10 produsen telah resmi diperiksa oleh Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim.
"Ini harus kita selesaikan, kesempatan emas kita selesaikan. Di saat produksi kita, stok kita banyak. Kalau stok kita sedikit, tidak mungkin hal ini kita bisa lakukan karena bisa nanti memukul balik. Tapi sekarang stok kita banyak," tegas Amran.
Menurut Amran, momen ini sangat tepat untuk penindakan karena stok beras nasional sedang dalam kondisi sangat cukup.
Ia mencatat ketersediaan mencapai 4,2 juta ton, angka yang diyakini mampu menahan gejolak pasokan akibat proses hukum terhadap produsen yang curang.
Tag
Berita Terkait
-
Amran Sulaiman: Jangan Tempatkan Dokter Baru di Kota, Cari Pelosok Tanpa Lampu!
-
Petinggi PT Food Station Tjipinang Diperiksa Polisi, Benarkah BUMD DKI Jual Beras Oplosan?
-
Deretan Merek Beras Oplosan Ternama dari 4 Produsen Besar
-
Beras Oplosan Rp100 Triliun: Bukti Kegagalan Sistem Pangan Nasional
-
6 Cara Membedakan Beras Premium dan Beras Oplosan, Ini Tips Aman Membelinya Biar Tidak Tertipu
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025