Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dituding menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar buzzer.
Tak ingin isu tersebut semakin berkembang liar, Dedi Mulyadi tak tinggal diam. Ia lalu menyampaikan klarifikasinya langsung melalui akun media sosial pribadinya.
“Pagi hari ini saya menyampaikan karena ini berkembang di media sosial ada yang menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran media sebesar 47 miliar ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer,” kata Dedi melalui akun @dedimulyadi71 pada Selasa, 15 Juli 2025.
Menanggapi isu tersebut, Dedi Mulyadi mempersilakan siapapun untuk memeriksa langsung data di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terkait pengelolaan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar)
“Saya sampaikan ya, silakan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat di Dinas Informasi Komunikasi, ada enggak sih anggaran untuk bayar para buzzer,” imbuh Dedi.
Pengelolaan anggaran menurut Dedi bersifat transparan dan dapat diakses siapa pun.
“Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya, ada kok,” ujar Dedi.
Jika tuduhan tersebut terbukti, mantan Bupati Purwakarta itu mempersilakan siapapun untuk mengambil langkah hukum.
“Kalau Anda menemukan (kejanggalan) silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum,” lanjut Dedi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Nangis Lihat Aktivitas Tambang di Bogor: Rakyatku Jadi Keset Kalian!
Menanggapi soal banyaknya dukungan di media sosial yang dinilai sebagian orang sebagai ulah buzzer, Dedi Mulyadi pun memberikan klarifikasi.
“Sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang berikan support, mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jabar,” katanya.
Dedi Mulyadi memastikan bahwa pendukungnya di media sosial bukan merupakan buzzer yang selama ini dituduhkan.
“Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekkan orang lain,” terang Dedi.
Atas tudingan yang dialamatkan kepadanya, Dedi Mulyadi justru mengucapkan terima kasih.
Berita Terkait
-
Erick Thohir dan Dedi Mulyadi Bahas Pengembangan Sepak Bola di Jawa Barat
-
Kasus Bayi Meninggal di RSUD Linggajati Kuningan, Dedi Mulyadi Desak Bupati Ambil Tindakan Tegas
-
Hotman Paris Gugat Kasus Bayi Meninggal di RSUD Linggajati, Dedi Mulyadi: Itu Wewenang Bupati
-
Erick Thohir Datangi Dedi Mulyadi, Minta Aset Lahan Perhutani-PTPN Tak Dijadikan Vila
-
Dedi Mulyadi Temukan Warga Makan Beras Kutuan di TPA Sarimukti, Ini Kisah Pilunya
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
KPK Tangkap Bupati Pati Terkait Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa
-
Kena OTT, Wali Kota Madiun Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek dan Dana CSR
-
156 Siswa Terpapar Narkotika, Gerindra Desak Pemprov DKI Perketat Penjualan Obat Keras
-
BGN Akui Sejumlah Dapur MBG Belum Sesuai Standar, Penyebabnya Program Percepatan
-
Dilaporkan Hilang, Seorang Warga Karawang Ditemukan Tewas di Tengah Banjir
-
Serpihan Pesawat Jatuh di Gunung Bulusaraung Ditemukan! Ini Perkembangan Terbaru dari Kemenhub
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Waspada Hujan Ringan di Seluruh Wilayah
-
Cara Cek Rasionalisasi SNBP 2026 Agar Tidak Salah Pilih Jurusan
-
Pimpin Rapat Kabinet dari London, Prabowo Bahas Penertiban Kawasan Hutan
-
Bahas Kereta Listrik, Mahasiswa: Jangan Sampai Cuma Pindah Beban Karbon ke Kementerian Sebelah