Suara.com - Polemik lawas soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membara. Kali ini, percikan api datang dari internal partai pengusung, PDI Perjuangan, melalui politisi senior Bambang Beathor Suryadi yang melontarkan tudingan mengejutkan dalam sebuah podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Pernyataan Beathor tidak main-main. Ia secara terbuka mengarahkan dugaannya ke sebuah lokasi yang tak terduga, yakni Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, sebagai tempat "produksi" ijazah yang menjadi kontroversi tersebut.
Tudingan Langsung: "Diproduksi di Pasar Pramuka"
Dalam diskusi tersebut, Beathor dengan penuh keyakinan menunjuk Pasar Pramuka, yang selama ini dikenal sebagai pusat penjualan alat kesehatan dan percetakan skala kecil. Pernyataan ini sontak menggeser narasi yang selama ini beredar di ruang publik.
"Saya meyakini ijazah Jokowi diproduksi di Pasar Pramuka,". Klaim lugas ini menjadi pembuka dari serangkaian tuduhan lain yang lebih dalam dan menyasar nama-nama spesifik.
Nama Profesor dan Dugaan Keterlibatan
Tak berhenti pada lokasi, Beathor Suryadi juga menyeret nama seorang akademisi, Prof. Dr. Paiman Raharjo, yang ia duga memiliki peran sentral dalam isu ini. Menurutnya, sang profesor tidak hanya terlibat dalam kasus ijazah Jokowi, tetapi juga memiliki kepentingan pribadi.
"Saya menduga Prof. Dr. Paiman Raharjo terindikasi sebagai penekan atau peneror terkait kasus ini dan memiliki kios di Pasar Pramuka," ujar Beathor.
Ia bahkan melontarkan tuduhan yang lebih serius, "Paiman Raharjo diduga kuat terlibat dalam pembuatan ijazah palsu, termasuk untuk dirinya sendiri".
Baca Juga: Jokowi Dinilai Mulai Panik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran, Termasuk Cemaskan Nasib Bobby?
Misteri Kebakaran Pasar Pramuka dan Upaya Bumi Hangus
Narasi yang dibangun Beathor semakin kompleks ketika ia mengaitkan insiden kebakaran yang pernah melanda Pasar Pramuka pada 2 Desember 2024. Baginya, peristiwa tersebut bukanlah sebuah kecelakaan biasa, melainkan sebuah skenario terencana.
"Pasar Pramuka terbakar pada 2 Desember 2024, yang menurut Beathor adalah upaya bumi hangus terkait perlawanan kasus ijazah ini," ungkapnya dalam podcast.
Pernyataan ini memunculkan spekulasi liar mengenai kemungkinan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan barang bukti krusial.
Sorotan Tajam pada Proses Verifikasi KPU dan UGM
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini mengkritik tajam proses verifikasi administrasi yang seharusnya menjadi benteng utama dalam proses pencalonan kepala daerah hingga presiden. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkatan gagal menjalankan fungsi verifikasi faktual.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Aturan Baru Lapangan Padel di Jakarta: Jarak ke Pemukiman Minimal 160 Meter, Lebar Jalan 15 Meter
-
Menko Polkam Instruksikan Bandara-Stasiun Kerja Optimal Saat Lebaran, Wanti-wanti Hal Ini
-
Aset PT MASI Rp 14,5 Triliun Dibekukan, Korban Ilegal Akses Desak Kepastian Uang Kembali
-
Ahmad Muzani: Indonesia Bisa Kapan Saja Keluar BoP, Tapi Butuh Hal Ini
-
Turkiye Tangkis Rudal Iran, Kirim Peringatan ke Teheran
-
Timur Tengah Memanas, DPR Segera Panggil Kementerian Haji Bahas Nasib Jemaah Umrah
-
Ketegangan Memuncak: Korban Jiwa di Iran Tembus 1.145 Orang
-
Pengamat: BHR untuk Mitra Ojol Bentuk Kebijakan Perusahaan Berbasis Produktivitas
-
Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Sering Telat, DPR Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan
-
Kubu Yaqut Pertanyakan Keabsahan Kerugian Negara Rp622 M: Nilainya Berubah-ubah