Suara.com - Polemik lawas soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membara. Kali ini, percikan api datang dari internal partai pengusung, PDI Perjuangan, melalui politisi senior Bambang Beathor Suryadi yang melontarkan tudingan mengejutkan dalam sebuah podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Pernyataan Beathor tidak main-main. Ia secara terbuka mengarahkan dugaannya ke sebuah lokasi yang tak terduga, yakni Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, sebagai tempat "produksi" ijazah yang menjadi kontroversi tersebut.
Tudingan Langsung: "Diproduksi di Pasar Pramuka"
Dalam diskusi tersebut, Beathor dengan penuh keyakinan menunjuk Pasar Pramuka, yang selama ini dikenal sebagai pusat penjualan alat kesehatan dan percetakan skala kecil. Pernyataan ini sontak menggeser narasi yang selama ini beredar di ruang publik.
"Saya meyakini ijazah Jokowi diproduksi di Pasar Pramuka,". Klaim lugas ini menjadi pembuka dari serangkaian tuduhan lain yang lebih dalam dan menyasar nama-nama spesifik.
Nama Profesor dan Dugaan Keterlibatan
Tak berhenti pada lokasi, Beathor Suryadi juga menyeret nama seorang akademisi, Prof. Dr. Paiman Raharjo, yang ia duga memiliki peran sentral dalam isu ini. Menurutnya, sang profesor tidak hanya terlibat dalam kasus ijazah Jokowi, tetapi juga memiliki kepentingan pribadi.
"Saya menduga Prof. Dr. Paiman Raharjo terindikasi sebagai penekan atau peneror terkait kasus ini dan memiliki kios di Pasar Pramuka," ujar Beathor.
Ia bahkan melontarkan tuduhan yang lebih serius, "Paiman Raharjo diduga kuat terlibat dalam pembuatan ijazah palsu, termasuk untuk dirinya sendiri".
Baca Juga: Jokowi Dinilai Mulai Panik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran, Termasuk Cemaskan Nasib Bobby?
Misteri Kebakaran Pasar Pramuka dan Upaya Bumi Hangus
Narasi yang dibangun Beathor semakin kompleks ketika ia mengaitkan insiden kebakaran yang pernah melanda Pasar Pramuka pada 2 Desember 2024. Baginya, peristiwa tersebut bukanlah sebuah kecelakaan biasa, melainkan sebuah skenario terencana.
"Pasar Pramuka terbakar pada 2 Desember 2024, yang menurut Beathor adalah upaya bumi hangus terkait perlawanan kasus ijazah ini," ungkapnya dalam podcast.
Pernyataan ini memunculkan spekulasi liar mengenai kemungkinan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan barang bukti krusial.
Sorotan Tajam pada Proses Verifikasi KPU dan UGM
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini mengkritik tajam proses verifikasi administrasi yang seharusnya menjadi benteng utama dalam proses pencalonan kepala daerah hingga presiden. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkatan gagal menjalankan fungsi verifikasi faktual.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- Ke Mana Saja Rp26 Triliun Dana Transfer Pusat Mengalir di Sulawesi Selatan?
Pilihan
-
6 Mobil Turbo Bekas untuk Performa Buas di Bawah Rp 250 Juta, Cocok untuk Pecinta Kecepatan
-
OPEC Tahan Produksi, Harga Minyak Dunia Tetap Kokoh di Pasar Asia
-
Menteri UMKM Sebut Produk Tak Bermerek Lebih Berbahaya dari Thrifting: Tak Terlihat tapi Mendominasi
-
Telkom Siapkan Anak Usaha Terbarunya infraNexia, Targetkan Selesai pada 2026
-
Ironi di Kandang Sendiri: UMKM Wajib Sertifikasi Lengkap, Barang China Masuk Bebas?
Terkini
-
PBNU Sebut Tudingan TPPU Prematur, Ada Manuver Politik Jegal Gus Yahya?
-
Akses Masih Terputus, Pemerintah Fokus Buka Jalur ke Wilayah Terisolir di Aceh dan Sumut
-
Update Basarnas 2 Desember: 583 Orang Meninggal dan 553 Hilang dalam Bencana Sumatera
-
Ditangkap di Kamboja, Dewi Astutik Ternyata Pengendali Jaringan Fredy Pratama di Golden Triangle!
-
Gus Yahya Tolak Ultimatum Syuriyah PBNU, Tegaskan Tetap Jalankan Amanat Muktamar
-
Kejagung Telah Periksa Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Terkait Dugaan Korupsi Pajak 20162020
-
Kejagung Telah Periksa Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Terkait Dugaan Korupsi Pajak 20162020
-
Mendagri Dorong Daerah Kelola Sarpras Olahraga secara Profesional
-
Jalur Medan-Aceh Tamiang Mulai Normal, BNPB Pastikan Jaringan Listrik Bisa Segera Pulih
-
DPR Beri Lampu Hijau: Menteri PU dan Basarnas Silakan Pakai Dana Darurat untuk Bencana Sumatera