Koperasi Merah Putih Diusulkan Dimuat dalam UU Koperasi

Suara.com - Kementerian Koperasi mengusulkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimuat dalam Undang-Undang Koperasi yang baru yang tengah dibahas DPR RI.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono bahkan mengusulkan agar UU Perkoperasian berganti nama menjadi UU Sistem Koperasi Nasional.

Alasannya, kata Ferry, karena dalam perjalanan ke depan Koperasi Merah Putih bakal melibatkan dan mengintegrasikan banyak unsur, di luar 18 kementerian dan lembaga yang sedari awal sudah terlibat.

"Dengan begitu, Kopdes/Kel Merah Putih bisa memiliki kekuatan yang sesuai dengan konstitusi kita, agar bisa masuk ke sektor-sektor strategis seperti industri, distribusi, dan sebagainya," kata Ferry lewat keterangannya yang dikutip Suara.com pada Kamis, 17 Juli 2025.

Dia mengungkap gagasannya itu sudah masuk ke dalam usulan teknokratis.

"Itu juga berkaitan erat dengan usulan agar Kopdes/Kel Merah Putih masuk ke dalam Program Strategis Nasional atau PSN," ujarnya.

Hal itu menurutnya, karena Koperasi Merah Putih harus memiliki beberapa unit usaha yang sudah berjalan, seperti gerai sembako, elpiji, dan pupuk bersubsidi. Kemudian klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

"Kopdes/Kel juga bisa menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa," kata Ferry.

Koperasi Merah Putih, katanya, juga diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Baca Juga: Jelang Peluncuran Kopdes Merah Putih: Pelatihan Intensif dan Akses Pendanaan Hingga Rp 3 Miliar

"Terkait pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih, itu tergantung proposal bisnis yang diajukan ke Himbara, BPD, BUMN, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir," katanya.

Pendanaan Koperasi Merah Putih Bisa Diakses Mulai 22 Juli

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkap dana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah bisa mulai diakses pada 22 April 2025.

Dibukanya akses penandaan itu dilakukan pemerintah, sehari setelah peluncuran 103 koperasi percontohan di Klaten, Jawa Tengah yang akan digelar pada 21 Juli 2025.

Dijelaskannya, pembiayaan koperasi desa akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

Adapun suku bunga yang diterapkan sebesar 6 persen dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

Ferry juga mengemukakan, pemerintah mengusulkan grace period atau masa tenggang selama enam bulan.