Suara.com - Kalimantan Selatan (Kalsel), sedang bergejolak. Bukan karena bencana alam, melainkan karena keputusan politik yang memicu badai kontroversi. Gubernur Kalsel, H. Muhidin secara resmi melantik putri sulungnya, Hj. Karmila Muhidin sebagai Komisaris Non Independen Bank Kalsel.
Seketika jagat maya dan ruang publik riuh dengan tudingan nepotisme yang terang-terangan. Publik bertanya-tanya, apakah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini menjadi "milik keluarga"?
Daripada ikut berspekulasi, berikut fakta 'panas' penunjukan anak Gubernur Kalsel menjadi Komisaris Bank:
1. Pelantikan Penuh Sorotan di Gedung Idham Chalid
Semua bermula dari sebuah acara resmi di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru. Di hadapan para tokoh penting daerah, Hj. Karmila Muhidin resmi mengambil sumpahnya sebagai Komisaris Bank Kalsel.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada 13 Maret 2025.
Namun, yang seharusnya menjadi agenda korporat biasa berubah menjadi isu nasional karena status Karmila sebagai anak kandung orang nomor satu di Kalsel.
2. Adik Juga Dapat Jabatan
Kecurigaan publik semakin menguat karena Karmila bukanlah satu-satunya anggota keluarga Muhidin yang menempati posisi strategis. Sang adik, Rahmah Hayati, ternyata sudah lebih dulu menduduki kursi Dewan Pengawas di RSUD Ulin Banjarmasin, sebuah institusi vital milik pemerintah provinsi.
3. Alasan Gubernur: Biar Anak Saya Gampang Lapor
Gubernur Kalsel Muhidin mencoba memberikan pembelaan. Saat merespons aksi damai dari kelompok sipil Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu), ia memberikan alasan yang tak terduga.
"Kalau ada keluhan masyarakat, anak saya bisa langsung menyampaikan ke saya. Kalau orang lain mungkin sungkan," katanya.
Alih-alih meredam, pernyataan ini justru menjadi bumerang. Publik menganggap alasan tersebut semakin mempertegas bahwa jabatan strategis BUMD telah disalahgunakan sebagai "saluran komunikasi internal keluarga," mengabaikan prinsip transparansi dan profesionalisme.
4. Jejak Karier Sang Gubernur
H. Muhidin bukanlah politisi kemarin sore. Pria kelahiran Binuang, 6 Mei 1958 ini memulai kariernya sebagai guru olahraga selama lebih dari dua dekade.
Terjun ke politik pada 2004, kariernya melesat dari anggota DPRD, Wali Kota Banjarmasin (2010-2015), Wakil Gubernur Kalsel (2021-2024), hingga kini menjadi Gubernur Kalsel (2025–2030) setelah menang telak di Pilgub 2024.
Berita Terkait
-
Nepotisme dan Oligarki di Tengah Janji 19 Juta Lapangan Kerja
-
Erros Djarot Bongkar Borok Politik Jokowi: Nepotisme dan Buzzer Rusak Demokrasi Indonesia?
-
Futsal dan Nepotisme: Saat Kesempatan Bermain Ditentukan oleh Kedekatan
-
Jejak Karmila Muhidin Diwarnai Isu Nepotisme: Gagal di Pileg, Mulus Jadi Komisaris Bank Kalsel
-
Penunjukan Anak Gubernur Kalsel Picu Isu Nepotisme, Apa Tugas Komisaris Non-Independen?
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Parah! SEA Games 2025 Baru Dimulai, Timnas Vietnam U-22 Sudah Menang Kontroversial
-
Adu Gaji Giovanni van Bronckhorst vs John Heitinga, Mana yang Pas untuk Kantong PSSI?
-
5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Kebutuhan Produktivitas dan Gaming
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
Terkini
-
Kenapa Tak Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra? Pemerintah Ungkap Alasannya
-
Gus Yahya Pantang Mundur, Sebut Upaya Pelengseran dari PBNU Batal Demi Hukum
-
Buntut Panjang Kasus Bobby Nasution, Dewas KPK Periksa Penyidik Rossa Purbo Besok
-
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar
-
Menteri PMK Bantah Penjarahan Beras di Sibolga: Bantuan untuk Warga Banjir, Bukan Kerusuhan
-
Benteng Terakhir yang Terkoyak: Konflik Manusia dan Negara di Jantung Tesso Nilo
-
Muncul Desakan Reshuffle Kabinet Imbas Banjir Sumatra, Begini Respons Menteri LHK Hanif Faisol
-
Ancaman Serius KLHK, Pemda Perusak Lingkungan Bakal 'Dihukum' Sanksi Berlapis
-
Banjir Sumatra Jadi Petaka, KLHK 'Obrak-abrik' Izin, Bakal Panggil Perusahaan Pekan Depan
-
Media Sustainability Forum 2025: Perkuat Daya Hidup Media Demi Topang Demokrasi