"Saat ini, Jokowi menghadapi realita politik di balik ilusi kekuasaan yang tidak menapak tanah," pungkas Yunarto.
Ini adalah pengingat keras bahwa dalam politik, kekuasaan bersifat sementara dan loyalitas adalah mata uang yang rapuh.
PSI Sebagai Sekoci Politik? Sebuah Pertaruhan di Tengah Keterasingan
Di tengah potensi keterasingan politik, spekulasi mengenai Jokowi yang akan berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin santer.
Yunarto melihat ini sebagai manuver Jokowi untuk memastikan dirinya tetap memiliki "kendaraan" dan relevansi politik setelah resmi menjadi warga biasa.
"Pernyataan Jokowi yang mengindikasikan akan bergabung dengan PSI dilihat sebagai langkah untuk memiliki kekuatan politik riil setelah tidak lagi menjabat presiden," jelas Yunarto.
Pilihan jatuh ke PSI, sebuah partai non-parlemen, ditengarai karena ketiadaan opsi lain. Partai-partai besar kini sudah sibuk dengan agenda masing-masing, terutama berlomba-lomba mendekati pusat kekuasaan baru, Prabowo Subianto.
Namun, bergabungnya Jokowi ke PSI dinilai belum tentu mampu mendongkrak posisi tawarnya secara signifikan di hadapan Prabowo. Ujian sesungguhnya bagi kekuatan elektoral Jokowi dan Gibran baru akan terlihat pada Pemilu 2029 mendatang.
Warisan di Ujung Tanduk: Legasi vs Manuver Politik Keluarga
Baca Juga: Projo Ngaku Nama Abraham Samad Ikut Disebut-sebut dalam perkara Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Yunarto menyayangkan jika masa pensiun Jokowi dihabiskan untuk terus bermanuver dalam politik praktis demi kepentingan putranya.
Ada kekhawatiran bahwa legasi pembangunan yang telah ia bangun selama dua periode akan tertutup oleh citra seorang politisi yang tak rela melepas panggung.
"Mas Toto menyayangkan jika Jokowi harus menghabiskan masa pensiunnya dengan terus terlibat dalam politik praktis dan mengurusi isu anaknya, bukan dikenang karena legasinya," kata Yunarto.
Fenomena ini menjadi anomali jika dibandingkan dengan presiden-presiden pendahulunya.
"Tren Jokowi yang baru mencari partai setelah selesai menjabat presiden dianggap tidak lazim dibandingkan presiden-presiden sebelumnya yang justru mulai mengurangi peran politik praktis setelah lengser," imbuh Yunarto.
Pada akhirnya, semua mata tertuju pada bagaimana Jokowi akan menavigasi babak barunya, apakah ia mampu memperbaiki miskalkulasi ini atau justru terjebak dalam labirin politik yang ia ciptakan sendiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Maaf dari Trans7 Belum Cukup, Alumni Ponpes Lirboyo Ingin Bertemu PH Program Xpose Uncensored
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
Pilihan
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
Terkini
-
Ultah Sederhana Prabowo: Dihadiri Titiek, Dasco, hingga Raffi Ahmad
-
Demo di Depan Trans7 Mampang Usai, Polisi: Lalin Dialihkan Bukan Diblokade Massa
-
Promo SPayLater Bayar QRIS, Nikmati Diskon Hemat Serba Seribu!
-
Mahasiswa Unud Bunuh Diri, Pesan Berantai Ungkap Bullying Menjijikkan!
-
Ironi MBG, Program Andalan yang Tidak Puaskan Publik dalam Survei Kinerja Setahun Prabowo-Gibran
-
Buntut Lecehkan Kiai Lirboyo, Kantor Trans7 Disegel GP Ansor dan Dipolisikan
-
Kisah Abang Overprotektif Marahi Adik Viral di Media Sosial, Ujungnya Bikin Bangga!
-
Prabowo Buka Pintu Asing, Kejagung Wanti-wanti WNA Jangan Korupsi di BUMN: Siapa pun Bisa Kena!
-
Pramono Kembangkan Blok M Hub, Pengamat Sebut Bisa Jadi Orchard Road Versi Jakarta
-
Aktifkan Lagi Kepsek SMAN 1 Cimarga, Tindakan Gubernur Banten Dinilai Ada Celah Hukum, Kenapa?