Suara.com - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin akhirnya buka suara terkait adanya video viral anggota polantas yang menanyakan "SIM Jakarta" saat menilang pengendara mobil di ruas tol. Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (12/7) ketika petugas sedang menggelar Operasi Patuh Jaya 2025.
Komarudin menyebut jika pengemudi mobil yang diberhentikan dalam video itu karena petugas awalnya mencurigai surat-surat dari kendaraan tersebut.
"Berawal dari petugas kami yang sedang melaksanakan kegiatan patroli, menemukan indikasi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang tidak sesuai dengan peruntukannya," bebernya dikutip dari Antara, Jumat (18/7/2025).
Setelah didalami, menurut Komarudin ternyata kendaraan itu sudah mutasi, pindah nama, dan memang betul TNKB yang digunakan sesuai dengan kendaraan yang sekarang setelah sebelumnya nomor tersebut terpasang di kendaraan yang lain.
"Tapi setelah kami cek di Subdit Regident Ranmor, ternyata memang sudah mutasi. Hanya permasalahannya, berkembang sampai dengan pertanyaan untuk memperlihatkan SIM, yang diperlihatkan bukan SIM Polri," jelasnya.
Komarudin menambahkan dalam Operasi Patuh Jaya 2025 ini salah satu target operasi adalah TNKB, penggunaan TNKB palsu, TNKB yang tidak sesuai, TNKB rahasia, termasuk TNKB corps diplomatik.
"Itu juga kita lakukan pemeriksaan semuanya, termasuk kendaraan dinas. Semuanya saat ini kena," katanya.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat saat ini sedang ada Operasi Patuh Jaya 2025, jadi salah satu kewenangan di dalamnya menghentikan kendaraan pada saat terindikasi atau dicurigai.
"Pada saat kegiatan rutin pun dihentikan itu wajar. Jadi mohon maaf sekali kalau ada masyarakat yang merasa terganggu karena dilakukan pemeriksaan," kata Komarudin.
Baca Juga: Waswas Kampus jadi Pabrik Pembuat Pengangguran, Bahlil Diskakmat Kasus Disertasi: UI Gak Malu?
Komarudin pun mengakui jika "SIM Jakarta" yang disampaikan anggota polantas itu keliru. Dia berdalih jika "SIM Jakarta yang dimaksud petugas dalam video itu adalah yang diterbitkan oleh Polri.
Dia menambahkan, maksud "SIM Jakarta" yang ditanyakan oleh petugas dalam video itu adalah SIM A.
"Jadi, kesalahan di sini adalah kesalahan anggota dalam menyampaikan, yang keburu terekam oleh kamera dan itulah yang diviralkan," jelasnya.
Berita Terkait
-
Waswas Kampus jadi Pabrik Pembuat Pengangguran, Bahlil Diskakmat Kasus Disertasi: UI Gak Malu?
-
Tolak Syarat Capres-Cawapres Minimal S1, Dede Yusuf Sebut Putusan MK Sudah Tepat, Mengapa?
-
Drama Ijazah Jokowi Memanas! Eks Wamendes Paiman Raharjo Polisikan Beathor PDIP karena Ngaku Diperas
-
Puji Sofian Effendi Meski Cabut Ucapan soal Jokowi, Rismon Akui Ancaman: Harga yang Harus Dibayar!
-
Curiga Ada Tekanan Besar usai Bongkar Dosa Jokowi, Rismon Bela Sofian Effendi: Jangan Cibir Beliau!
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Timur Tengah Memanas, DPR Segera Panggil Kementerian Haji Bahas Nasib Jemaah Umrah
-
Ketegangan Memuncak: Korban Jiwa di Iran Tembus 1.145 Orang
-
Pengamat: BHR untuk Mitra Ojol Bentuk Kebijakan Perusahaan Berbasis Produktivitas
-
Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Sering Telat, DPR Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan
-
Kubu Yaqut Pertanyakan Keabsahan Kerugian Negara Rp622 M: Nilainya Berubah-ubah
-
Hak Korban Kekerasan Seksual Terabaikan, LBH APIK Kritik Penerapan RJ dan Pemotongan Anggaran
-
Kerugian Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar, KPK Beberkan Bukti Audit BPK di Praperadilan Yaqut
-
Menag Lapor Presiden Takbiran di Bali Tetap Jalan Saat Nyepi, Tanpa Sound System dan Dibatasi Jam
-
Habiburokhman Ungkap Alasan Kuat Program MBG Masuk Pos Pendidikan: Siswa Adalah Bagian Terpenting
-
Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi Ungkap Rantai Kekerasan Jerat 709 Tahanan Politik Muda Indonesia