Suara.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap usulan pembuatan Kartu Janda Jakarta (KJJ).
Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PAN DPRD DKI, Bambang Kusumanto saat hendak menyampaikan pemandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Bambang menganggap usulan yang disampaikan Fraksi Gerindra DPRD DKI itu cukup menarik.
"Tadi kita dengar ada usulan yang sangat menarik hari ini yaitu usulan tentang Kartu Janda Jakarta," ujar Bambang di Gedung DPRD DKI, Senin (21/7/2025).
"Sebelum saya menyampaikan pandangan umum dari partai amanat nasional, perkenankan Saya memberi sedikit komentar," lanjut Bambang.
Menurutnya, usulan tersebut perlu didukung agar bisa segera direalisasikan oleh Pemprov DKI.
"Saya pribadi sangat mendukung adanya kartu janda ini," tuturnya.
Sebagai bentuk dukungannya pada usulan ini, Bambang pun menyampaikan pantun mengenai janda.
"Dan sebagai penghargaan serta dukungan saya perkenanankan saya membacakan sebuah pantun," ucapnya.
Baca Juga: Kartu Janda Jakarta Diusulkan Gerindra, Diklaim Bikin Sejahtera
"Tanah manggis dalam bejana, naik kuda depan pagoda. Banyak gadis penuh pesona, namun janda lebih menggoda," pungkasnya.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembuatan Kartu Janda Jakarta (KJJ) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan pada para janda, khususnya yang tidak mampu secara ekonomi.
Usul tersebut disampaikan oleh Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani saat menyampaikan pemandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Jamilah mengatakan, usul pembuatan KJJ ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang meminta adanya program penunjang kesejahteraan sosial bagi kaum janda di Ibu Kota.
"Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses Fraksi Partai Gerindra, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ)," ujar Jamilah di Gedung DPRD DKI, Senin (21/7/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
-
Aksi Jual Asing Marak, Saham BBCA Sudah 'Diskon' Hampir 10 Persen
Terkini
-
Kasatgas Tito Lepas Taruna Akpol, Akmil, Unhan Bantu Percepatan Penanganan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Sudin Pertamanan Jakpus: Pohon Tumbang Matraman Ada di Area SPBU, Korban Tidak Luka Serius
-
Jelang Malam, 125 RT dan 16 Ruas Jalan Masih Tergenang Banjir Jakarta
-
Eks Menpora Dito Ariotedjo Mengaku Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertuanya Digeledah KPK
-
Eks Menpora Dito Akui Sempat Ditanya Penyidik KPK soal Mertua Sekaligus Bos Maktour
-
Eks Menpora Dito Ungkap Alasan Gus Yaqut Tak Ikut Jokowi ke Arab Saudi Saat Bahas Kuota Haji
-
Pramono Anung Tinjau Cengkareng Drain: Sudah Ada Penurunan Debit Air, Saya Yakin Segera Surut
-
Kasatgas Tito Karnavian Salurkan Bantuan Terpadu untuk Percepat Pemulihan Aceh Tamiang
-
Nyawa Jemaah Lebih Berharga dari Antrean, MUI Ingatkan Pemerintah Tak Paksakan Tambah Kuota Haji
-
Geruduk Komnas HAM, Roy Suryo Lapor Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kasus Ijazah Jokowi