Eks Marinir Satria Arta Nangis saat Minta Balik, Kemhan Tunggu Arahan Prabowo

Suara.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara soal Satria Arta Kumbara, eks prajurit TNI AL yang meminta dipulangkan usai menjadi tentara bayaran di wilayah konflik Rusia-Ukraina.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menyebut pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentunya kami ikut arahan presiden, itu yang pertama," kata Frega saat ditemui wartawan di Kantor Kememhan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Soal kewarganegaraannya yang telah dicabut, Kemenhan menyerahkannya kepada Kementerian Luar Negeri.

"Kementerian Luar Negeri nanti yang komunikasikan," katanya.

Frega pun mengamini bahwa Satria bukan lagi anggota TNI. Segala keputusan terkait Satria diserahkan kepada lemabag yang berwenang.

"Dan dia kan statusnya sudah bukan lagi aktif sebagai prajurit TNI. Kita ikut arahan pimpinan saja, karena saat ini kan aktivitasnya terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina," ujarnya.

Sebelumnya TNI AL juga memastikan Satria sudah tidak lagi memiliki keterkaitan dengan institusi militer.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul.

Baca Juga: Dana Desa Jadi Jaminan, Program Koperasi Merah Putih Diramal Ciptakan Gagal Bayar Rp85,96 T

Menurutnya, status hukum Satria sudah diputus melalui pengadilan militer dan tidak bisa diganggu gugat.

"Yang jelas saat ini sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan TNI AL,” tegas Tunggul dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).

Tunggul menjelaskan bahwa TNI AL tetap memegang putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara tersebut, Satria dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana desersi atau kabur dari dinas militer saat tidak dalam kondisi perang.

"Putusan pengadilan militer II-08 Jakarta, tanggal 6 April 2023, menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'desersi dalam waktu damai', terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini,” ungkapnya.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, Satria dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Tak hanya itu, ia juga diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer.