Suara.com - Pakar politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti pernyataan mantan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut PSI bukan partai keluarga.
Dedi mengamini bahwa di Indonesia tak ada partai yang menyandang status milik keluarga, termasuk PSI.
"Tetapi itu statemen normatif, terlebih di Parpol ada mekanisme AD/ART, ada kongres, itu penanda jika parpol terbuka," kata Dedi saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/7/2025).
Namun, soal menjalankan keterbukaan itu kata dia, yang sering kali bias.
"Sehingga ketika kita melihat ada struktur kekuasaan yang cenderung bertahan pada keluarga, kita anggap itu partai politik keluarga," jelas Dedi.
PSI menurunya memenuhi kriteria itu. Dia mempertanyakan apakah Jokowi akan hadir, jika ketua umumnya bukan putranya, Kaesang Pangarep.
"Atas dasar apa Jokowi berada di kongres PSI, ia sendiri menyatakan tidak bergabung ke PSI, artinya Jokowi hadir lantaran ia keluarga Kaesang, meskipun ada faktor pernah menjadi Presiden di Indonesia," kata Dedi.
Situasi itu menurutnya sudah menjelaskan bahwa PSI sudah dikuasai oleh keluarga Jokowi.
"Bisa dibayangkan jika bukan Kaesang yang memenangkan pemilihan, Jokowi sangat mungkin tidak hadir, sisi lain ide mengganti logo, termasuk slogan SuperTbk, ini dari Jokowi," ujar Dedi.
Baca Juga: Golkar Gagal Direbut, PSI Jadi Kendaraan Politik Keluarga Jokowi
Sebelumnya Jokowi mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kelak menjadi partai besar karena partai yang diibaratkan sebagai perusahaan itu bukan dimiliki oleh pengurus dan kader, bukan pula dimiliki oleh elite, apalagi keluarga.
PSI, yang dalam kongres pada Sabtu (19/7/2025) telah menetapkan Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, sebagai Ketua Umum diyakini akan menjadi pemain besar dalam politik Indonesia jika semua anggota bekerja keras. Adapun Kaesang meraih suara terbanyak dalam pemilihan partai.
"Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elite, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi, semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai," kata Jokowi pada Kongres PSI 2025 di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Sabtu.
Jokowi menilai branding PSI menjadi partai Super TBK membuat seluruh anggota dan kader merasa memiliki partai tersebut, dan berupaya bersama untuk membesarkan partai.
Berita Terkait
-
Pengamat Politik Tuding Isu Ijazah Jokowi Cuma Kedok: Ambisi Politik Liar Harus Dihentikan!
-
Tak Gentar jika Tersangka? Rismon Sianipar Pasang Badan: Lawan Jokowi Harus Terima Risiko
-
Prabowo Terjebak di Antara Jokowi, Analis: Pilih Jadi Tameng atau Mati Bersama Rakyat?
-
Ditodong Tretan Muslim, Berapa Nilai Kinerja Jokowi Versi Anies Baswedan?
-
Jokowi Disebut Malin Kundang Politik dan Troublemaker Bangsa: Hampir Semua Pihak Tersandera!
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan
-
Besok Pagi, Transjakarta Blok M-Kota Tak Lewat Sudirman-Thamrin
-
6 Tanaman yang Bisa Mengusir Ular, Wajib Punya Salah Satunya di Rumah
-
Momen Kaesang Pangarep Nobar Timnas Bareng Gubernur Sumsel, Tapi Prediksinya Meleset