Suara.com - Pakar politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti pernyataan mantan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut PSI bukan partai keluarga.
Dedi mengamini bahwa di Indonesia tak ada partai yang menyandang status milik keluarga, termasuk PSI.
"Tetapi itu statemen normatif, terlebih di Parpol ada mekanisme AD/ART, ada kongres, itu penanda jika parpol terbuka," kata Dedi saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/7/2025).
Namun, soal menjalankan keterbukaan itu kata dia, yang sering kali bias.
"Sehingga ketika kita melihat ada struktur kekuasaan yang cenderung bertahan pada keluarga, kita anggap itu partai politik keluarga," jelas Dedi.
PSI menurunya memenuhi kriteria itu. Dia mempertanyakan apakah Jokowi akan hadir, jika ketua umumnya bukan putranya, Kaesang Pangarep.
"Atas dasar apa Jokowi berada di kongres PSI, ia sendiri menyatakan tidak bergabung ke PSI, artinya Jokowi hadir lantaran ia keluarga Kaesang, meskipun ada faktor pernah menjadi Presiden di Indonesia," kata Dedi.
Situasi itu menurutnya sudah menjelaskan bahwa PSI sudah dikuasai oleh keluarga Jokowi.
"Bisa dibayangkan jika bukan Kaesang yang memenangkan pemilihan, Jokowi sangat mungkin tidak hadir, sisi lain ide mengganti logo, termasuk slogan SuperTbk, ini dari Jokowi," ujar Dedi.
Baca Juga: Golkar Gagal Direbut, PSI Jadi Kendaraan Politik Keluarga Jokowi
Sebelumnya Jokowi mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kelak menjadi partai besar karena partai yang diibaratkan sebagai perusahaan itu bukan dimiliki oleh pengurus dan kader, bukan pula dimiliki oleh elite, apalagi keluarga.
PSI, yang dalam kongres pada Sabtu (19/7/2025) telah menetapkan Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, sebagai Ketua Umum diyakini akan menjadi pemain besar dalam politik Indonesia jika semua anggota bekerja keras. Adapun Kaesang meraih suara terbanyak dalam pemilihan partai.
"Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elite, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi, semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai," kata Jokowi pada Kongres PSI 2025 di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Sabtu.
Jokowi menilai branding PSI menjadi partai Super TBK membuat seluruh anggota dan kader merasa memiliki partai tersebut, dan berupaya bersama untuk membesarkan partai.
Berita Terkait
-
Pengamat Politik Tuding Isu Ijazah Jokowi Cuma Kedok: Ambisi Politik Liar Harus Dihentikan!
-
Tak Gentar jika Tersangka? Rismon Sianipar Pasang Badan: Lawan Jokowi Harus Terima Risiko
-
Prabowo Terjebak di Antara Jokowi, Analis: Pilih Jadi Tameng atau Mati Bersama Rakyat?
-
Ditodong Tretan Muslim, Berapa Nilai Kinerja Jokowi Versi Anies Baswedan?
-
Jokowi Disebut Malin Kundang Politik dan Troublemaker Bangsa: Hampir Semua Pihak Tersandera!
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget
-
Jembatan di Serang Mulai Dibangun Andra Soni Usai 25 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan