Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk tidak sekadar membuat panik publik dengan isu beras oplosan, tetapi juga bersikap transparan dengan mengumumkan nama-nama perusahaan besar yang terlibat. Ia menuntut para mafia beras ini tidak hanya diungkap, tetapi juga ditindak tegas hingga pencabutan izin usaha.
Desakan ini merupakan respons atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang sebelumnya menyebut adanya keterlibatan perusahaan besar dalam skandal beras oplosan. Menurut Daniel, pemerintah tidak boleh lagi menutup-nutupi identitas para pelaku.
"Dengan demikian, masyarakat tidak menduga-duga, apakah beras yang dikonsumsi saat ini oplosan atau tidak, sehingga hal ini untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap beras yang beredar di pasaran," kata Daniel di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (22/7/2025).
Daniel menegaskan, praktik culas ini telah mencederai hak konsumen dan merugikan para petani serta pengusaha jujur. Oleh karena itu, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha,” kata legislator yang membidangi urusan pertanian dan pangan tersebut.
Meski begitu, Daniel mengingatkan agar pengungkapan ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di pasaran yang justru bisa merugikan konsumen.
"Jangan sampai beras kita jadi langka dan akan merugikan konsumen juga," kata dia.
Ia pun mendorong Satgas Pangan untuk bekerja lebih keras dan lebih canggih dalam mengawasi rantai distribusi pangan, tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lainnya.
"Sehingga harus lebih sigap, lebih canggih, dan penindakan lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera, agar tidak ada lagi yang coba-coba melakukan tindakan yang sama," katanya.
Baca Juga: Gubernur Pramono Panggil Direksi Food Station, Bahas Kasus Beras Oplosan
Tag
Berita Terkait
-
Gubernur Pramono Panggil Direksi Food Station, Bahas Kasus Beras Oplosan
-
Presiden Prabowo Ancam Sita Penggilingan Padi: Saya Buka UUD 1945, Saya Tanya Mahkamah Agung!
-
Dapat Titah Langsung dari Prabowo, Kejaksaan Agung Siap 'Perang' Lawan Mafia Beras Oplosan
-
Ultimatum Presiden Prabowo: Kembalikan Rp100 Triliun atau Pabrik Pengoplos Beras Disita
-
Murka Ada Beras Oplosan, Prabowo: Kita Sita Penggilingan Padi yang Brengsek!
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?
-
Tok! DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2026: Enam RUU Dicabut, RUU Penyadapan Masuk Daftar
-
Sentil Ulah Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati
-
Bencana Sumatra: Pengamat Sebut Menhut Terdahulu Perlu Diperiksa, Termasuk Zulhas
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
-
Gerindra Soal Wacana Pemecatan Bupati Aceh Selatan: Kita Serah ke DPRD