Dasco: Pelibatan Publik dalam Pembahasan RUU KUHP Bukan Pilihan, Tapi Wajib

Suara.com - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka menjamin bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP, akan berjalan dengan melibatkan partisipasi publik secara masif.

Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi kelompok masyarakat sipil dan publik luas, yang menaruh perhatian besar pada revisi aturan main dalam proses peradilan pidana ini.

Dasco yang merupakan koordinator Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPR menekankan, pelibatan publik bukan lagi pilihan, melainkan standar wajib dalam setiap penyusunan undang-undang di parlemen saat ini.

"Tentang partisipasi publik yang dalam setiap penyusunan perundang-undangan pada saat ini di DPR, partisipasi publiknya harus banyak," kata Dasco kepada wartawan pada Selasa (22/7/2025).

Pernyataan ini menegaskan adanya kesadaran di tingkat pimpinan dewan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai pimpinan, Dasco juga menjelaskan model pengawasannya terhadap jalannya pembahasan di komisi terkait.

Ia mengindikasikan akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan komitmen tersebut benar-benar dijalankan di tingkat teknis.

"Ini dalam rangka itu, ya sekali-sekali kita ngecek pelaksanaannya," katanya.

Pernyataan ini dapat dimaknai sebagai sebuah mekanisme pengawasan personal di tingkat pimpinan, yang memastikan bahwa mesin legislasi di bawahnya, dalam hal ini Komisi III, tetap berada di jalur yang benar sesuai arahan untuk membuka diri terhadap masukan eksternal.

Baca Juga: Minta Audiensi ke DPR dan Prabowo soal RKUHAP, KPK Ngaku Dicuekin: Sampai Detik Ini Belum Direspons

Jaminan dari pimpinan DPR ini menjadi krusial mengingat signifikansi RUU KUHAP itu sendiri.

Produk hukum ini akan menjadi "jantung" dari sistem peradilan pidana, mengatur kewenangan aparat penegak hukum serta menjamin perlindungan hak-hak asasi warga negara saat berhadapan dengan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan.

Setiap pasal di dalamnya memiliki implikasi langsung terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini, proses pembahasan telah memasuki babak penting. Komisi III DPR telah menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah dan akan memulai serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Ini adalah fase di mana substansi rancangan undang-undang akan dibedah secara mendalam.

Pelibatan aktif berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dijadwalkan akan diundang, menjadi barometer utama implementasi dari komitmen pimpinan DPR.