Gedung Putih Umumkan Data Pribadi Warga Indonesia 'Diobral' ke AS, Kenapa Pemerintah Gagap Menjawab?

Suara.com - Ketika Gedung Putih secara lugas mengumumkan Indonesia sepakat mentransfer data pribadi warganya ke Amerika Serikat, Jakarta justru dilanda kebingungan.

Sontak, pengumuman dari situs resmi Gedung Putih pada 22 Juli 2025 waktu AS memicu kegemparan di tanah air.

Dalam dokumen bertajuk 'Agreement on Reciprocal Trade' disebutkan dengan jelas bahwa 'Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat.'

Pernyataan tegas dari pemerintahan Donald Trump ini kontras dengan respons pemerintah Indonesia yang tampak gamang dan terpecah.

Saat dimintai konfirmasi, Presiden Prabowo Subianto hanya memberikan jawaban singkat bahwa negosiasi masih berjalan.

"Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus," katanya pada Rabu (23/7/2025).

Jawaban normatif ini nampaknya tidak cukup meredam kekhawatiran publik, terutama karena para pembantunya memberikan penjelasan yang berbeda-beda.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mencoba menenangkan dengan menyatakan pertukaran data terbatas untuk tujuan keamanan, mencontohkan bahan kimia yang bisa menjadi pupuk atau bom.

Namun, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto justru menegaskan bahwa yang ditransfer adalah "data komersil," bukan data pribadi atau strategis.

Baca Juga: Soal Transfer Data ke AS, Presiden Prabowo Buka Suara: Negosiasi Terus Berjalan

"Misalnya kita dikumpulin data ini sama bank lah, kemudian dia melakukan riset terhadap data itu dan itu yang dimaksud data komersil," kata Haryo.

Ironi Komdigi

Ironisnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, justru menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui detail kesepakatan.

"Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan menko perekonomian," ujarnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberi jaminan samar terkait pernyataan Donald Trump tersebut.

"Itu sudah, tranfers data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab."