Suara.com - Ketika Gedung Putih secara lugas mengumumkan Indonesia sepakat mentransfer data pribadi warganya ke Amerika Serikat, Jakarta justru dilanda kebingungan.
Sontak, pengumuman dari situs resmi Gedung Putih pada 22 Juli 2025 waktu AS memicu kegemparan di tanah air.
Dalam dokumen bertajuk 'Agreement on Reciprocal Trade' disebutkan dengan jelas bahwa 'Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat.'
Pernyataan tegas dari pemerintahan Donald Trump ini kontras dengan respons pemerintah Indonesia yang tampak gamang dan terpecah.
Saat dimintai konfirmasi, Presiden Prabowo Subianto hanya memberikan jawaban singkat bahwa negosiasi masih berjalan.
"Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus," katanya pada Rabu (23/7/2025).
Jawaban normatif ini nampaknya tidak cukup meredam kekhawatiran publik, terutama karena para pembantunya memberikan penjelasan yang berbeda-beda.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mencoba menenangkan dengan menyatakan pertukaran data terbatas untuk tujuan keamanan, mencontohkan bahan kimia yang bisa menjadi pupuk atau bom.
Namun, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto justru menegaskan bahwa yang ditransfer adalah "data komersil," bukan data pribadi atau strategis.
Baca Juga: Soal Transfer Data ke AS, Presiden Prabowo Buka Suara: Negosiasi Terus Berjalan
"Misalnya kita dikumpulin data ini sama bank lah, kemudian dia melakukan riset terhadap data itu dan itu yang dimaksud data komersil," kata Haryo.
Ironi Komdigi
Ironisnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, justru menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui detail kesepakatan.
"Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan menko perekonomian," ujarnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberi jaminan samar terkait pernyataan Donald Trump tersebut.
"Itu sudah, tranfers data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab."
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Biaya Perang Amerika Serikat Lawan Iran Tembus Rp 1.000 Triliun
-
Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Eks Penyidik KPK: Cegah Kekuasaan Terlalu Lama dan Rawan Korupsi
-
Kawat Berduri Blokade Anak-anak Palestina Sekolah ke Tepi Barat
-
Praka Rico Gugur Usai Dirawat, Korban Kedua TNI dalam Serangan ke Pos UNIFIL Lebanon
-
Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah
-
Profil Praka Rico Pramudia, Gugur dalam Misi Perdamaian di Lebanon
-
Circle Korupsi Sulit Dibongkar? Eks Penyidik KPK Ungkap Peran Loyalitas dan Skema Berlapis
-
Daftar 4 TNI Gugur di Lebanon, Terakhir Praka Rico Pramudia
-
AS Siapkan Imbalan Rp172 Miliar Buru Hashim Al-Saraji Tokoh KSS Terduga Penyerang Fasilitas Diplomat
-
KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar