Suara.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk membongkar tiang monorel mangkrak, yang berdiri di kawasan Jalan HR Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika masih menghadapi jalan berliku.
Meski wacana pembongkaran sudah digaungkan sejak beberapa bulan lalu, hingga kini tiang-tiang beton peninggalan proyek gagal itu belum juga disingkirkan.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa proses pembongkaran masih menunggu arahan resmi dari aparat penegak hukum. Pemprov, kata Pramono, telah melayangkan surat dan kini menunggu kejelasan sebelum mengambil langkah konkret.
"Kami sedang menunggu arahan aparat penegak hukum," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Selain menyurati aparat hukum, Pemprov Jakarta juga telah melakukan komunikasi langsung dengan PT Adhi Karya sebagai pemilik aset tiang monorel. Pramono menyebut, dirinya sudah bertemu dengan perwakilan BUMN tersebut.
"Saya sudah menulis surat dan saya sudah ketemu sama Adhi Karya," tambahnya.
Namun, Pramono tak menampik adanya hambatan non-teknis yang membuat proses pembongkaran belum berjalan.
Ia menyebut ,ada pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki andil dalam proyek tersebut dan kini muncul saat upaya penyelesaian tengah digagas.
"Selalu, biasa lah di Jakarta ini, kalau ada keinginan untuk menyelesaikan, muncullah orang-orang yang dulu merasa punya kontribusi, tapi saya yang begitu-begitu, saya tidak peduli," tegas Pramono.
Baca Juga: Senjata Rahasia AI Atasi Macet Jakarta? Klaim Mengejutkan Gubernur Pramono Anung!!
Sementara itu, PT Adhi Karya selaku pemilik tiang monorel juga telah menyampaikan tanggapan resminya. Melalui Corporate Secretary Rozi Sparta, perusahaan menyatakan akan membuka ruang diskusi dengan semua pihak terkait, termasuk Pemprov Jakarta.
"Sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait wacana perapihan kembali pilar eks proyek Jakarta Monorail di sepanjang jalan HR Rasuna Said hingga jalan Asia Afrika yang dimiliki oleh perseroan, kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait," kata Rozi melalui keterangannya, Jumat (13/6/2025).
Rozi memastikan bahwa Adhi Karya mendukung penuh langkah Pemprov dalam menata ulang wajah kota, terutama terkait keberadaan infrastruktur mangkrak yang dianggap mengganggu estetika Jakarta.
"Perseroan senantiasa mendukung langkah-langkah strategis Pemprov Jakarta dalam upaya penataan dan penertiban ruang kota demi kepentingan publik. Perseroan mengapresiasi komunikasi yang akan dibangun oleh Pemprov Jakarta dan terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif dan sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.
Berita Terkait
-
Rivalitas Politik Pramono Anung dan Dedi Mulyadi bak Messi vs Ronaldo, Kok Bisa?
-
Kunjungan ke New York Sepekan, Pramono Tetap Pantau Pemerintahan DKI
-
Ini Pernyataan Saling Sindir Pramono Anung dan Dedi Mulyadi yang Bikin Panas
-
Fakta di Balik Pidato Tanpa Tegur Sapa Pramono Anung dan Dedi Mulyadi, Benarkah Perang Dingin?
-
Renovasi Pasar Baru Tak Akan Keruk APBD Jakarta
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir
-
Pelanggaran Disiplin ASN, Kementan: Penanganan Indah Megahwati Mengacu pada Peraturan yang Berlaku
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden
-
Sosok Arief 'Anak Kali' yang Menaruh Asa di Ciliwung Lewat Konten Ikan Sapu-Sapu
-
Ahok Respons Kasus Kerry Riza: Tidak Ada Oplosan, Tuduhan Korupsi Rp285 T Itungan Dari Mana?