Dugaan Markup Anggaran: PSI Warning Soal Pengadaan Barang Mewah

Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta kembali melontarkan kritik tajam terhadap rencana belanja pemerintah daerah yang dinilai tidak wajar.

Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025, sejumlah item pengadaan mencuat karena nilainya jauh melampaui harga pasar.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, mengungkapkan beberapa temuan mencurigakan yang perlu mendapat perhatian publik.

Salah satunya adalah rencana pembelian tiga unit server oleh Dinas Perpustakaan DKI Jakarta dengan anggaran Rp 1,7 miliar per unit.

"Server ini kita sudah cek spesifikasinya. Mau beli 3 unit, masing-masing server (harganya) Rp 1,7 miliar. Setelah kita cek spesifikasinya itu kisarannya Rp300 juta bukan Rp 1,7 miliar. Ini Dinas Perpustakaan mau beli 3 unit,” ujar Justin, Rabu, 30 Juli 2025.

Bukan hanya server, kejanggalan juga ditemukan dalam pengadaan lampu LED oleh Dinas Kebudayaan, yang satuannya mencapai Rp 15 juta—padahal, harga pasar berada di kisaran Rp 1 juta hingga Rp 3 juta saja.

"Pengadaan lampu LED kita cek juga spesifikasinya di pasaran harganya Rp 1 sampai Rp 3 juta. Tapi, ini alokasi satuannya Rp15 juta, jauh (perbedaannya),” jelasnya.

Lebih lanjut, Justin juga mengkritisi rencana pengadaan 11 unit proyektor LCD untuk Museum Bahari, yang nilainya berkisar antara Rp 158 juta hingga Rp 214 juta per unit.

Anggaran total untuk pengadaan ini mencapai Rp 2,1 miliar, padahal harga pasar perangkat serupa disebutnya jauh lebih rendah.

Baca Juga: Teka-Teki 'J' dari Kaesang di Pucuk PSI

"Mau beli juga nih, Dinas Kebudayaan LCD Projector di Museum Kebaharian sebanyak 11 unit. Harga satuan Rp 158 juta sampai Rp 214 juta dengan total anggaran Rp 2,1 miliar. Padahal, kalau kita cek di pasaran, projector ini mungkin yang mahal sekitar Rp 50 jutaan,” tambah Justin.

Menanggapi temuan-temuan tersebut, Justin mendesak agar Pemprov DKI Jakarta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan uang publik.

Ia menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah perlu menunjukkan sensitivitas terhadap beban masyarakat.

"Saya harap belanja dari uang pajak masyarakat itu juga digunakan secara bijak dengan nilai-nilai yang efisien. Jangan sampai nanti selain ada temuan bisa juga menyakiti hati masyarakat,” tegasnya.