Suara.com - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menampilkan langsung wajah Presiden di hadapan rakyat.
Untuk itu, kata dia, jangkauan menyeluruh dan berkualitas ke semua wilayah Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan.
Ia mengaku DPD berkomitmen mengawal PSN MBG agar berlangsung sukses.
Hal itu disampaikan Tamsil Linrung setelah melakukan kunjungan pengawasan langsung di berbagai titik pelayanan.
“Presiden sangat serius dengan program ini, terlihat dari kebijakan anggaran yang beliau tempuh. Dukungan kebijakan tersebut, harus diimbangi dengan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk mengakselerasi capaian sesuai target,” kata Tamsil dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Rabu (30/7/2025).
Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini telah melakukan kunjungan reses di beberapa dapur MGB.
Sejumlah dapur yang ditinjau, yaitu SPPG Minasa Te’ne dan SPPG Bungoro di Kabupaten Pangkep, serta SPPG Pattallassang di Kabupaten Takalar.
Dalam kesempatan tersebut, Tamsil menggali informasi dari pengelola. Dia juga berbincang dengan Bupati Kabupaten Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau mengenai implementasi MBG di Pangkep.
Ia pun mendorong semua komponen terkait terus bersinergi. Termasuk sektor perbankan agar mengkaji peluang menggulirkan pembiayaan pada ekosistem yang menopang MBG.
Baca Juga: Teror Tsunami Bikin Sekolah di Gorontalo Waswas, Siswa Terpaksa Pulangkan usai Dapat MBG
“Makan bergizi adalah program anyar. Baru dikenal di Indonesia dan melibatkan infrastruktur serta suprastruktur yang kompleks. Maka capaian saat ini sudah di jalur yang tepat,” katanya.
Selain menekankan pentingnya akselerasi pelaksanaan MBG, Tamsil juga mewanti-wanti pengelola agar memperhatikan standardisasi secara ketat.
Menurutnya, kualitas layanan MBG mempertaruhkan kepercayaan pada pemerintah. Bukan hanya pada SOP teknis, tapi juga pada level kapasitas SDM harus terus ditingkatkan.
“Rantai pasok yang terlibat harus mengimplementasikan quality control. Aspek higienitas dan nilai gizi diperhatikan dengan cermat. Sepiring menu MBG adalah pesan tentang literasi gaya hidup sehat yang menentukan masa depan bangsa," imbuhnya.
Tamsil menuturkan bahwa makan bergizi merupakan wujud nyata kehadiran negara.
Program tersebut membuka akses kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil dan menyusui, sekaligus mendorong distribusi keadilan sosial melalui penyediaan gizi yang merata hingga ke pelosok daerah.
Kendati begitu Tamsil mengapresiasi BGN, karena melibatkan pemerintah daerah dan komunitas lokal.
Hal itu diyakini memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh di semua wilayah Indonesia.
"Kebijakan ini multplier effect. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga membuka lapangan kerja di semua ekosistem yang terlibat. Kualitas hidup masyarakat di daerah meningkat. Bukan cuma anak-anak kita di sekolah yang bahagia, namun juga petani, peternak, hingga nelayan ikut semringah,” sambungnya.
Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR ini menyebut, komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan sosial, tercermin dari keberaniannya mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat.
Tamsil menyatakan, anggaran jumbo itu bisa saja diarahkan pada kebijakan yang menguntungkan sektor korporasi atau usaha padat modal.
Namun, kata dia, Presiden memilih berpihak pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.
“Padat karya, menggerakkan sektor riil, dan memberdayakan ekonomi lokal. Ini soal political will, makanya saya mendorong MBG digaspol," pungkas Tamsil.
Diketahui, bahwa saat ini telah ada dua SPPG yang beroperasi di kabupaten yang berjarak 60 Km dari Kota Makassar tersebut. Beberapa sentra layanan makan bergizi lainnya tengah dalam proses persiapan. Volume pelayanannya pun meningkat.
SPPG Bungoro misalnya, saat launching baru melayani 1.700 siswa, namun seminggu kemudian mampu memberikan layanan kepada 2.983 siswa. Sementara SPPG Minasa Te’ne telah melayani 3.216 penerima manfaat.
Berita Terkait
-
Bangun 29 SPPG di Polda Sumut, Kapolri Tekankan Ini ke Jajarannya!
-
Dilepas Panglima TNI, 40 Ton Beras Hasil Panen Kodam I/BB Dikirim untuk Makan Bergizi Gratis
-
Wakil Ketua DPD RI: Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Kemandirian Fiskal
-
BGN Beberkan Alasan Program MBG di Papua Jauh dari Target, Begini Hambatannya
-
Produksi Dalam Negeri Tak Cukup, Jadi Alasan Pemerintah Buka Keran Impor Food Tray untuk MBG
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli
-
Siapa Lelaki Misterius yang Fotonya Ada di Ruang Kerja Prabowo?
-
Dari Molotov Sampai Dispenser Jarahan, Jadi Barang Bukti Polisi Tangkap 16 Perusuh Demo Jakarta
-
BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar