Suara.com - Langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto menjadi gempa politik yang mengguncang panggung nasional.
Keputusan ini tidak hanya membebaskan dua figur yang kerap berseberangan dengan kekuasaan, tetapi juga memicu analisis tajam dari pengamat politik Rocky Gerung, yang menuding adanya rekayasa dan dendam politik era Presiden Joko Widodo di balik kriminalisasi keduanya.
Rocky Gerung secara blak-blakan menyoroti adanya motif tersembunyi di balik proses hukum yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Ia curiga ada peran sentral Istana sebelumnya dalam kasus-kasus ini.
"Publik menganggap bahwa kasus Tom Lembong dan Hasto adalah rekayasa, kemungkinan oleh Presiden Jokowi," kata Rocky dikutip dari Chanel YouTube miliknya seraya menambahkan bahwa kasus ini diduga kuat direkayasa karena "dendam politik dari Presiden Jokowi."
Dalam analisisnya, Rocky mempertanyakan dasar pemidanaan Tom Lembong, yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula.
Kasus ini menjerat Tom Lembong atas dugaan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016, yang disebut merugikan negara.
Namun, Rocky melihatnya dari kacamata politik ekonomi. "Ada pertanyaan mengenai motif di balik pemenjaraan Tom Lembong, apakah karena mendukung kapitalisme," ujar Rocky.
Lebih jauh, ia mengkritik logika penegakan hukum yang menurutnya janggal. "Kalau menguntungkan kapitalis dianggap jahat, maka hakimnya itu komunis,” tambahnya dengan nada satir.
Baca Juga: Babak Baru Politik Usai Terbit Abolisi dan Amnesti : Prabowo Rangkul Oposisi, Nasib Jokowi?
Sementara itu, kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap terkait buronan Harun Masiku, juga tak luput dari sorotan Rocky.
Hasto divonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Menurut Rocky, kasus ini kental dengan nuansa kriminalisasi untuk menghambat regenerasi di tubuh PDI Perjuangan. Ia menilai kasus ini adalah upaya untuk mencegah tumbuhnya kader baru di PDIP.
Rocky berpendapat, momentum penegakan hukum terhadap Hasto dan Tom Lembong, yang sama-sama vokal mengkritik pemerintah, bukanlah suatu kebetulan.
Ia menyebutnya sebagai bentuk pemerasan politik. "Kriminalisasi berdasarkan persaingan politik akan memperburuk proses politik," tegasnya.
Langkah Prabowo, 'Tamparan' untuk Geng Solo?
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Pemerintah Pastikan Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen, Cak Imin: Harus Diterapkan Selamanya
-
Timeline Lengkap Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN: Direncanakan 2 Bulan, Berakhir Gagal Total
-
APBD untuk Ciptakan Lapangan Kerja, Pemprov DKI Diingatkan Prioritaskan Warga KTP Jakarta
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah