Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, menyatakan sikap partainya yang tidak setuju dengan pemisahan jadwal Pemilu nasional dan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa Gerindra tetap berkomitmen menjalankan sistem demokrasi sesuai nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia, termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung.
Sugiono menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan pemisahan waktu antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah. Menurutnya, skema itu justru bisa memicu kekosongan kekuasaan di DPR.
"Kita sebenarnya menyayangkan ya, tidak sesuai dengan apa yang... karena secara teknis nanti kan ada masa kosong di DPR. Jadi saya kira itu sesuatu yang kita tidak sepakat," kata Sugiono saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (1/8/2025) malam.
Gerindra, kata dia, menilai keberlangsungan fungsi legislasi harus dijaga tanpa jeda akibat pemisahan siklus elektoral.
Terkait wacana penunjukan gubernur oleh Presiden, Sugiono juga memberi sinyal penolakan.
Menurut dia, Partai Gerindra tetap memegang prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan karakteristik bangsa.
"Kita sudah komit sama demokrasi dan menurut saya demokrasi itu harus kita laksanakan berdasarkan nilai-nilai yang kita punya. Jadi demokrasi itu kita jalankan dengan situasi dan suasana serta kondisi dan nilai-nilai yang kita punya. Itu yang kita lakukan," tegas Sugiono.
Sugiono sendiri baru saja ditunjuk menjadi Sekjen menggantikan Ahmad Muzani yang sudah menjabat selama 18 tahun.
Baca Juga: 18 Tahun Berkuasa, Ahmad Muzani Lengser! Sugiono Jadi Sekjen Gerindra
Penunjukan tersebut merupakan keputusan langsung dari Ketua Umum sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto.
"Ya ini tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada saya dan Partai oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum," ujarnya.
Ia menyebut pengalaman panjang Ahmad Muzani akan menjadi landasan dirinya dalam menjalankan tugas baru di posisi strategis partai.
"Saya kira itu juga akan menjadi sesuatu yang harus saya perdomani sehingga ke depannya bisa lebih baik," tambahnya.
Seperti diketahui, usai tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani kini diamanahkan oleh Prabowo Subianto menduduki jabatan bergengsi di partai yakni sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra.
Keputusan ini ditandatangani langsung melalui Surat Keputusan (SK) pada hari Jumat, 1 Agustus 2025, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.
Berita Terkait
-
Sembari Makan Siang, Prabowo dan PM Anwar Bahas Konflik Thailand-Kamboja hingga Isu Global
-
Pilkada Langsung Dikritik Cak Imin, Demokrat Tegas Menolak Perubahan
-
Pendukung Bro Ron Ancam 'Log Out' dari PSI, Kaesang: Ada yang Masuk, Pasti Juga Ada yang Keluar
-
PKB Sodorkan Gubernur Dipilih Presiden, Demokrat: Kami Belum Pindah ke Lain Hati
-
Bima Arya Singgung Risiko Pisah Pemilu Pusat-Daerah: Ada yang Gak Nyambung
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL
-
Seleksi PPIH Untuk Haji 2026 Dibuka, Jumlah Pendaftar Pecahkan Rekor Tertinggi Tembus 11 Ribu