Suara.com - Panggung politik Indonesia kembali menyorot sosok sentral di balik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Megawati Soekarnoputri sekali lagi dikukuhkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030 dalam Kongres VI PDI-P di Bali, 2 Agustus 2025.
Keputusan ini, meski sudah diprediksi banyak pihak, memicu kembali pertanyaan yang sama di benak publik, sudah berapa lama sebenarnya Megawati memimpin partai berlambang banteng ini?
Jawabannya tidak sesederhana menghitung tahun.
Kepemimpinannya adalah sebuah saga politik yang terbentang sejak era perlawanan terhadap Orde Baru hingga dinamika politik modern saat ini.
Mari kita telusuri jejaknya.
Aklamasi di Kongres VI, Soliditas Tanpa Tanding
Suasana Kongres VI PDI Perjuangan di Bali pada awal Agustus 2025 menunjukkan soliditas penuh.
Tak ada persaingan, tak ada faksi-faksi yang berebut kursi kepemimpinan. Seluruh kader, dari Sabang sampai Merauke, menyuarakan satu nama: Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Bukan Sekadar Tertutup: Ini Strategi PDIP Amankan Kongres di Tengah Turbulensi Politik
Ketua Steering Committee Kongres VI PDI-P, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa permintaan ini datang dari akar rumput.
"Yang pertama 100% persen minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu, jadi sudah selesai," ujarnya kepada media.
Watubun menjelaskan bahwa proses ini hanyalah pengukuhan, karena Megawati sebenarnya sudah terpilih dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sebelumnya.
Kongres menjadi forum tertinggi untuk meresmikannya. Keputusan bulat ini menggarisbawahi posisi Megawati sebagai figur pemersatu yang tak tergantikan di internal partai.
Jejak Kepemimpinan: Dari Era Orde Baru Hingga Kini
Untuk menjawab pertanyaan "berapa lama," kita perlu kembali ke era Reformasi.
Berita Terkait
-
Bukan Sekadar Tertutup: Ini Strategi PDIP Amankan Kongres di Tengah Turbulensi Politik
-
7 Fakta Panas Pidato Megawati di Kongres PDIP: Sindir KPK, Kudatuli hingga 'Ancam' Bambang Pacul
-
Pecah Tangis Megawati di Kongres PDIP: Peluk Hasto yang Dibebaskan Prabowo, Langsung 'Tampar' KPK
-
Megawati Sedih Lihat KPK Saat Ini: Urusan Hasto Saja Presiden Harus Turun Tangan
-
PDIP Pilih 'Jalan Ketiga'; Tidak Masuk Pemerintahan atau Oposisi, Tetapi...
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden