Ferry Irwandi Minta Publik Tak Terkecoh Isu 'Pahlawan Kesiangan' Dalam Abolisi Tom Lembong

Suara.com - Diberikannya abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto tak hanya mengakhiri drama hukum, tetapi juga memicu babak baru perdebatan di ranah publik.

YouTuber Ferry Irwandi menyoroti fenomena munculnya pihak-pihak yang dituding sebagai "pahlawan kesiangan" dalam kasus ini.

Dalam analisisnya, Ferry melihat adanya upaya beberapa pihak untuk menunggangi isu pembebasan Tom Lembong demi kepentingan citra politik.

Menurutnya, perdebatan mengenai siapa yang paling berjasa dalam pembebasan pria 54 tahun itu justru mengalihkan perhatian dari akar masalah sesungguhnya.

Ferry menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk ikut dalam perdebatan tersebut.

"Gue nggak bisa sliding di side itu, kenapa demikian?," ucapnya, menandakan keengganannya untuk terlibat dalam polemik tersebut.

Baginya, esensi dari perjuangan publik dalam kasus ini adalah agar suara mereka didengar dan membawa perubahan nyata, bukan untuk mencari panggung.

Ia pun berpesan agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi-narasi yang tidak substantif setelah tujuan utama tercapai.

"Lo kan bersuara untuk didengar, kalau didengar ya sudah, gitu loh. Jangan ditambah perkara-perkara yang nggak penting lah," tegas Ferry Irwandi.

Baca Juga: Jawaban Jokowi soal Kontroversi Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong: Bukan Urusan Saya!

Ferry kemudian mengarahkan kembali fokusnya pada institusi yang menurutnya menjadi pangkal dari seluruh persoalan ini, yaitu Kejaksaan RI.

Ia berpendapat, jika proses hukum sejak awal berjalan dengan benar dan adil, maka tidak akan pernah ada kegaduhan yang memecah belah seperti sekarang.

Kreator konten tersebut menekankan bahwa perdebatan tentang "pahlawan kesiangan" tidak akan pernah muncul jika tidak ada kasus yang ganjil sejak semula.

"Nggak akan ada ribut-ribut seperti ini, kalau dari awal kasus kayak gini ini nggak ada," ujarnya.

Oleh karena itu, Ferry mengajak publik untuk terus mengawal dan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.