Suara.com - PDI Perjuangan mengambil langkah politik yang tak biasa di tengah peta kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara tegas menyatakan bahwa partainya tak akan mengambil posisi oposisi, namun juga menolak berada dalam barisan koalisi pemerintah.
Sikap ini diumumkan dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
Megawati menyebut keputusan itu sebagai pilihan jalan ketiga—peran penyeimbang konstitusional yang bertujuan menjaga pemerintahan tetap berpijak pada jalur yang sesuai dengan cita-cita konstitusi.
Hal itu disampaikan Megawati, Sabtu, 2 Agustus 2025.
"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi," kata Megawati.
Menurut Presiden Kelima RI itu, sistem presidensial di Indonesia kerap disalahpahami dengan pola pikir parlementer yang membelah politik menjadi oposisi dan koalisi.
Ia mengingatkan bahwa semangat konstitusi Indonesia seharusnya menghindari polarisasi politik semacam itu.
"Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Patriot Dikelilingi 'Idiot'? Adhie Massardi Beri Peringatan Keras!
Lebih lanjut, Megawati menyatakan bahwa PDIP akan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara, memastikan arah kebijakan pemerintah berjalan sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," tuturnya.
Ia juga menegaskan partainya tidak akan bergabung dalam kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo.
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” lanjut dia.
Meski demikian, Megawati membuka ruang untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah, selama program itu terbukti memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Namun, ia juga memperingatkan bahwa partainya tidak akan tinggal diam jika melihat penyimpangan dari nilai-nilai luhur bangsa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3