Suara.com - PDI Perjuangan mengambil langkah politik yang tak biasa di tengah peta kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara tegas menyatakan bahwa partainya tak akan mengambil posisi oposisi, namun juga menolak berada dalam barisan koalisi pemerintah.
Sikap ini diumumkan dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
Megawati menyebut keputusan itu sebagai pilihan jalan ketiga—peran penyeimbang konstitusional yang bertujuan menjaga pemerintahan tetap berpijak pada jalur yang sesuai dengan cita-cita konstitusi.
Hal itu disampaikan Megawati, Sabtu, 2 Agustus 2025.
"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi," kata Megawati.
Menurut Presiden Kelima RI itu, sistem presidensial di Indonesia kerap disalahpahami dengan pola pikir parlementer yang membelah politik menjadi oposisi dan koalisi.
Ia mengingatkan bahwa semangat konstitusi Indonesia seharusnya menghindari polarisasi politik semacam itu.
"Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Patriot Dikelilingi 'Idiot'? Adhie Massardi Beri Peringatan Keras!
Lebih lanjut, Megawati menyatakan bahwa PDIP akan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara, memastikan arah kebijakan pemerintah berjalan sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," tuturnya.
Ia juga menegaskan partainya tidak akan bergabung dalam kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo.
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” lanjut dia.
Meski demikian, Megawati membuka ruang untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah, selama program itu terbukti memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Namun, ia juga memperingatkan bahwa partainya tidak akan tinggal diam jika melihat penyimpangan dari nilai-nilai luhur bangsa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung