Suara.com - Drama panjang soal truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang selama ini merusak jalan dan membahayakan keselamatan akhirnya menemui titik terang. DPR RI, pemerintah, dan asosiasi pengemudi logistik akhirnya 'ketok palu' untuk memberlakukan kebijakan Zero ODOL secara penuh pada 2027.
Kesepakatan ini menjadi solusi akhir dari persoalan menahun yang dicapai dalam pertemuan tingkat tinggi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/8/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak lepas dari perhatian serius Presiden Prabowo Subianto terhadap masalah ODOL yang tak kunjung usai.
"Presiden memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload," kata Dasco.
Sebagai tindak lanjut, Dasco mengumumkan pembentukan tim gabungan yang akan melibatkan semua pihak untuk memastikan transisi menuju Zero ODOL berjalan mulus.
"Kami telah bersepakat, baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman asosiasi," jelasnya.
Sopir Truk Akhirnya 'Legowo', Siap Kawal Zero ODOL 2027
Dukungan penuh yang paling krusial datang dari pihak pengemudi. Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, yang mewakili para sopir, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menyukseskan kebijakan ini.
Sikap 'legowo' dari para pengemudi ini menjadi sinyal positif bahwa kebijakan ini bisa berjalan efektif di lapangan.
Baca Juga: Cerita 'Nekat' Kia Prabowo Kejar Presiden untuk Berikan Lukisan, Berujung Dapat Laptop
"Pada intinya, kami para pengemudi sepakat bersama DPR dan pemerintah akan mengawal menuju Zero ODOL 2027," kata Suroso.
"Kita sudah sepakat Zero ODOL 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini."
Di pihak pemerintah, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagadhi menyambut baik kesepakatan yang diinisiasi DPR ini. Ia menyebut diskusi yang berjalan "dari hati ke hati" telah melahirkan komitmen bersama yang kuat.
"Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dasco, kami berbicara dari hati ke hati dan menyepakati perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan Zero ODOL," ujar Dudy.
Ia pun berjanji akan segera menindaklanjuti poin-poin kesepakatan agar target 2027 bisa tercapai tanpa merugikan pihak manapun.
"Beberapa hal yang harus kami siapkan akan kami segera laksanakan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik