Suara.com - Setelah kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dinyatakan tak terbukti oleh Bareskrim Polri, gelombang balik kini datang dari pihak pelapor dugaan pencemaran nama baik terhadap kepala negara.
Mereka meminta agar langkah hukum kini diarahkan pada pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi keliru, termasuk mantan Menpora Roy Suryo.
Salah satu pelapor, Ade Darmawan, mengonfirmasi bahwa dirinya bersama tiga orang lainnya telah dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.
"Ada empat," kata Ade singkat saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).
Dalam keterangannya, Ade mendesak agar penyidik bertindak tegas dan tidak ragu menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik.
Ia menyebut, tuduhan soal ijazah palsu Presiden sudah berkali-kali gugur secara hukum, termasuk di kepolisian dan Pengadilan Negeri Solo.
“Saya pengen Polda Metro Jaya tanpa pandang bulu, karena Polda Metro Jaya, saya mengerti menangani sangat firm dan cermat,” jelasnya.
Ia pun mengutip istilah populer yang kerap digunakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni ‘Jumat Keramat’, sebagai simbol ketegasan hukum yang diharapkannya bisa diberlakukan dalam kasus ini.
“Saya minta Jumat keramat segera dijalankan untuk Roy Suryo Cs,” katanya.
Baca Juga: 'Jumat Keramat' untuk Roy Suryo Cs: Pelapor Desak Polda Metro Usut Tuntas Kasus Ijazah Jokowi
Kasus ini sendiri bermula dari laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang dipimpin oleh Eggi Sudjana.
Mereka sempat melaporkan dugaan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri.
Namun, setelah melalui penyelidikan dan gelar perkara pada 9 Juli 2025, Bareskrim secara resmi menghentikan prosesnya.
Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ijazah milik Jokowi adalah sah dan asli.
Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) bernomor 14657/VII/RES.7.5/2025/BARESKRIM tertanggal 25 Juli 2025, Kepala Biro Pengawas Penyidikan (Wasidik) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Sumarto, menyebut bahwa penghentian kasus sudah sesuai prosedur.
"Penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis Sumarto dalam surat resmi tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu