Suara.com - Setelah kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dinyatakan tak terbukti oleh Bareskrim Polri, gelombang balik kini datang dari pihak pelapor dugaan pencemaran nama baik terhadap kepala negara.
Mereka meminta agar langkah hukum kini diarahkan pada pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi keliru, termasuk mantan Menpora Roy Suryo.
Salah satu pelapor, Ade Darmawan, mengonfirmasi bahwa dirinya bersama tiga orang lainnya telah dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.
"Ada empat," kata Ade singkat saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).
Dalam keterangannya, Ade mendesak agar penyidik bertindak tegas dan tidak ragu menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik.
Ia menyebut, tuduhan soal ijazah palsu Presiden sudah berkali-kali gugur secara hukum, termasuk di kepolisian dan Pengadilan Negeri Solo.
“Saya pengen Polda Metro Jaya tanpa pandang bulu, karena Polda Metro Jaya, saya mengerti menangani sangat firm dan cermat,” jelasnya.
Ia pun mengutip istilah populer yang kerap digunakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni ‘Jumat Keramat’, sebagai simbol ketegasan hukum yang diharapkannya bisa diberlakukan dalam kasus ini.
“Saya minta Jumat keramat segera dijalankan untuk Roy Suryo Cs,” katanya.
Baca Juga: 'Jumat Keramat' untuk Roy Suryo Cs: Pelapor Desak Polda Metro Usut Tuntas Kasus Ijazah Jokowi
Kasus ini sendiri bermula dari laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang dipimpin oleh Eggi Sudjana.
Mereka sempat melaporkan dugaan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri.
Namun, setelah melalui penyelidikan dan gelar perkara pada 9 Juli 2025, Bareskrim secara resmi menghentikan prosesnya.
Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ijazah milik Jokowi adalah sah dan asli.
Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) bernomor 14657/VII/RES.7.5/2025/BARESKRIM tertanggal 25 Juli 2025, Kepala Biro Pengawas Penyidikan (Wasidik) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Sumarto, menyebut bahwa penghentian kasus sudah sesuai prosedur.
"Penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis Sumarto dalam surat resmi tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Kecelakaan Beruntun di Pasaman, Dua Penumpang Luka-luka dan Sejumlah Kendaraan Rusak
-
Anak Kembali Aktif Bersekolah, Jangan Lupakan Perlindungan dari Demam Berdarah Dengue
-
Bypass Jantung Kini Tak Perlu Belah Tulang Dada, Teknik Minimal Invasif Percepat Pemulihan
-
Polisi Ungkap Plot Twist Kasus Jesslyn Wijaya, Dugaan Penculikan Terpatahkan
-
IHSG Diproyeksi Menguat Besok, Ini Saham yang Bisa Dipantau
-
Produk RI Makin Dilirik Asing, UMKM Perak Lokal Tembus Tiga Negara
-
Lowongan 94 Nakes di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Rekrutmen Dibuka Agustus
-
BNI Wujudkan Mimpi Pasangan Miliki Rumah Pertama Setelah 14 Tahun Menikah
-
Kevin Hardino dan Rachel Kesyah Aurellia Terpilih Jadi Bujang Gadis Palembang 2026
-
BNI Perkuat Akses Hunian Masyarakat Lewat Akad Massal 62.710 KPR Rumah Subsidi