Suara.com - Pemerhati anak sekaligus psikolog, Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto, menanggapi positif seruan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang meminta siswa sekolah dasar tidak memainkan gim Roblox.
Kak Seto menilai seruan tersebut sebagai langkah awal yang patut diapresiasi, namun harus diikuti dengan tindakan nyata dan menyeluruh dari berbagai jenjang otoritas pendidikan.
"Sebagai suatu seruan awal, saya kira cukup bagus ya. Ini tentu harus diikuti oleh langkah-langkah yang lebih jelas dan tegas dari aparat di bawahnya," kata Kak Seto kepada Suara.com saat dihubungi pada Selasa (5/8/2025).
Ia menekankan bahwa upaya melindungi anak dari paparan konten digital yang tidak sesuai usia, termasuk gim dengan muatan kekerasan, tidak cukup hanya berhenti pada imbauan seorang menteri.
Menurut Kak Seto, implementasi larangan tersebut harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Ia juga mendorong keterlibatan langsung kepala sekolah dan para guru, termasuk komite sekolah, untuk mengingatkan anak-anak secara aktif.
"Jadi berjenjang ini supaya sampai betul-betul kepada anak-anak, bahwa supaya anak-anak juga merasa ada yang mengingatkan. Karena kalau enggak (anak berpikir) enggak apa-apa," ucapnya.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti melarang siswa SD memainkan gim Roblox karena mengandung unsur kekerasan dan konten yang dianggap tidak pantas untuk anak-anak.
Ia menyampaikan hal itu saat meninjau kegiatan cek kesehatan gratis (CKG) di SDN Cideng 02 Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2025).
Baca Juga: Bawa-bawa PBB, Natalius Pigai Larang Bendera One Piece: Kebebasan Berekspresi Bisa Dibatasi Negara
Mu’ti menilai gim seperti Roblox berpotensi menurunkan sensitivitas anak terhadap kekerasan dan memicu kecenderungan meniru perilaku agresif yang muncul di dalam permainan.
Berita Terkait
-
Bawa-bawa PBB, Natalius Pigai Larang Bendera One Piece: Kebebasan Berekspresi Bisa Dibatasi Negara
-
Diserang Balik Tom Lembong, Rekam Jejak Hakim Dennie Arsan: Karier Moncer hingga Hartanya Meroket!
-
Relawan Jokowi Lolos Penjara Kasus Fitnah JK? Silfester Matutina Sesumbar: Kami Sudah Berdamai!
-
Heran Relawan Jokowi Silfester Matutina Bebas Berkeliaran, Mahfud MD Curigai Kejagung: Ada Apa Sih?
-
DPR Sebut Simbol One Piece Pemecah Belah Bangsa, Jejak Gibran di Pilpres Disorot Lagi: Kena Deh!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO