Suara.com - Penerapan kebijakan pajak baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terus menjadi sorotan publik.
Setelah rencana pengenaan cukai pada produk pangan olahan bernatrium (P2OB), Sri Mulyani baru-baru ini menetapkan pajak untuk emas batangan yang semakin menambah deretan kebijakan fiskal yang dinilai makin membebani rakyat.
Masyarakat mulai mempertanyakan arah dan tujuan dari berbagai pungutan pajak yang terus bermunculan.
Dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, kebijakan ini justru menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan di tengah publik.
Ramainya perdebatan soal pajak membuat sebuah video lawas Sri Mulyani kembali viral di media sosial.
Dalam video tersebut, ia menjelaskan panjang lebar soal kegunaan pajak dan ke mana uang yang dibayarkan rakyat itu dialokasikan.
“Kita mengumpulkan pajak tahun lalu sekitar Rp1.750 triliun, dinilai oleh 44 ribu karyawan kita di pajak. Total penerimaan kita lebih dari Rp2.500 triliun,” kata Sri Mulyani dalam program Kick Andi yang tayang pada 2023 lalu dikutip dari video @Disclaimerrr pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya dari pajak, tetapi juga dari Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak.
Sri Mulyani mencoba merinci manfaat nyata dari dana pajak kepada publik. Salah satunya untuk membiayai layanan kesehatan publik.
Baca Juga: Tidak Bayar Royalti Musik? Ini Konsekuensi Hukum yang Harus Diwaspadai
“Masyarakat menanyakan untuk apa? makanya kami sering meng-upload. Kemarin saya meresmikan sama Menteri Kesehatan perluasan RSCM. Kalau dia ruang operasinya hanya 11 atau 18 yang antri sampai 4000 pasien. Kita melakukan anggaran pemihakan untuk bisa membangun itu,” terangnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung pembiayaan negara saat pandemi Covid-19.
“Sama seperti waktu pandemi Covid, ratusan ribu dari masyarakat kita yang terkena Covid, kalau masuk ke rumah sakit, enggak ada satu pun yang membayar. Itu triliunan tagihan kepada negara,” katanya.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa jalan tol yang digunakan saat mudik lebaran adalah hasil dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau Anda berbicara tentang jalan tol, nanti menjelang lebaran Anda semuanya akan pergi ke daerah ke tempat kampung halamannya, jangan lupa itu juga adalah bagian dari APBN,” ungkapnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan manfaat pajak yang dialokasikan untuk aspek pertahanan dan keamanan.
Berita Terkait
-
5 Rekomendasi Motor Matic dengan Pajak Termurah 2025, Ideal untuk Harian
-
Profil Bupati Pati Sudewo yang Menaikkan Pajak 250 Persen
-
Bupati Pati Tantang Warga! Ini Simulasi Kenaikan PBB 250 Persen jika Diterapkan, Pantas Bikin Emosi?
-
Sri Mulyani Bakal Kenakan Cukai ke Snack Bernatrium, Netizen: Masuk Kas Negara, Ada Aja Celahnya
-
Apakah Semua Musik Kena Royalti? Simak Penjelasan Lengkapnya
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025