Suara.com - Penerapan kebijakan pajak baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terus menjadi sorotan publik.
Setelah rencana pengenaan cukai pada produk pangan olahan bernatrium (P2OB), Sri Mulyani baru-baru ini menetapkan pajak untuk emas batangan yang semakin menambah deretan kebijakan fiskal yang dinilai makin membebani rakyat.
Masyarakat mulai mempertanyakan arah dan tujuan dari berbagai pungutan pajak yang terus bermunculan.
Dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, kebijakan ini justru menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan di tengah publik.
Ramainya perdebatan soal pajak membuat sebuah video lawas Sri Mulyani kembali viral di media sosial.
Dalam video tersebut, ia menjelaskan panjang lebar soal kegunaan pajak dan ke mana uang yang dibayarkan rakyat itu dialokasikan.
“Kita mengumpulkan pajak tahun lalu sekitar Rp1.750 triliun, dinilai oleh 44 ribu karyawan kita di pajak. Total penerimaan kita lebih dari Rp2.500 triliun,” kata Sri Mulyani dalam program Kick Andi yang tayang pada 2023 lalu dikutip dari video @Disclaimerrr pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya dari pajak, tetapi juga dari Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak.
Sri Mulyani mencoba merinci manfaat nyata dari dana pajak kepada publik. Salah satunya untuk membiayai layanan kesehatan publik.
Baca Juga: Tidak Bayar Royalti Musik? Ini Konsekuensi Hukum yang Harus Diwaspadai
“Masyarakat menanyakan untuk apa? makanya kami sering meng-upload. Kemarin saya meresmikan sama Menteri Kesehatan perluasan RSCM. Kalau dia ruang operasinya hanya 11 atau 18 yang antri sampai 4000 pasien. Kita melakukan anggaran pemihakan untuk bisa membangun itu,” terangnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung pembiayaan negara saat pandemi Covid-19.
“Sama seperti waktu pandemi Covid, ratusan ribu dari masyarakat kita yang terkena Covid, kalau masuk ke rumah sakit, enggak ada satu pun yang membayar. Itu triliunan tagihan kepada negara,” katanya.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa jalan tol yang digunakan saat mudik lebaran adalah hasil dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau Anda berbicara tentang jalan tol, nanti menjelang lebaran Anda semuanya akan pergi ke daerah ke tempat kampung halamannya, jangan lupa itu juga adalah bagian dari APBN,” ungkapnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan manfaat pajak yang dialokasikan untuk aspek pertahanan dan keamanan.
Berita Terkait
-
5 Rekomendasi Motor Matic dengan Pajak Termurah 2025, Ideal untuk Harian
-
Profil Bupati Pati Sudewo yang Menaikkan Pajak 250 Persen
-
Bupati Pati Tantang Warga! Ini Simulasi Kenaikan PBB 250 Persen jika Diterapkan, Pantas Bikin Emosi?
-
Sri Mulyani Bakal Kenakan Cukai ke Snack Bernatrium, Netizen: Masuk Kas Negara, Ada Aja Celahnya
-
Apakah Semua Musik Kena Royalti? Simak Penjelasan Lengkapnya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO