Suara.com - Penerapan kebijakan pajak baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terus menjadi sorotan publik.
Setelah rencana pengenaan cukai pada produk pangan olahan bernatrium (P2OB), Sri Mulyani baru-baru ini menetapkan pajak untuk emas batangan yang semakin menambah deretan kebijakan fiskal yang dinilai makin membebani rakyat.
Masyarakat mulai mempertanyakan arah dan tujuan dari berbagai pungutan pajak yang terus bermunculan.
Dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, kebijakan ini justru menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan di tengah publik.
Ramainya perdebatan soal pajak membuat sebuah video lawas Sri Mulyani kembali viral di media sosial.
Dalam video tersebut, ia menjelaskan panjang lebar soal kegunaan pajak dan ke mana uang yang dibayarkan rakyat itu dialokasikan.
“Kita mengumpulkan pajak tahun lalu sekitar Rp1.750 triliun, dinilai oleh 44 ribu karyawan kita di pajak. Total penerimaan kita lebih dari Rp2.500 triliun,” kata Sri Mulyani dalam program Kick Andi yang tayang pada 2023 lalu dikutip dari video @Disclaimerrr pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya dari pajak, tetapi juga dari Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak.
Sri Mulyani mencoba merinci manfaat nyata dari dana pajak kepada publik. Salah satunya untuk membiayai layanan kesehatan publik.
Baca Juga: Tidak Bayar Royalti Musik? Ini Konsekuensi Hukum yang Harus Diwaspadai
“Masyarakat menanyakan untuk apa? makanya kami sering meng-upload. Kemarin saya meresmikan sama Menteri Kesehatan perluasan RSCM. Kalau dia ruang operasinya hanya 11 atau 18 yang antri sampai 4000 pasien. Kita melakukan anggaran pemihakan untuk bisa membangun itu,” terangnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung pembiayaan negara saat pandemi Covid-19.
“Sama seperti waktu pandemi Covid, ratusan ribu dari masyarakat kita yang terkena Covid, kalau masuk ke rumah sakit, enggak ada satu pun yang membayar. Itu triliunan tagihan kepada negara,” katanya.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa jalan tol yang digunakan saat mudik lebaran adalah hasil dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau Anda berbicara tentang jalan tol, nanti menjelang lebaran Anda semuanya akan pergi ke daerah ke tempat kampung halamannya, jangan lupa itu juga adalah bagian dari APBN,” ungkapnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan manfaat pajak yang dialokasikan untuk aspek pertahanan dan keamanan.
Berita Terkait
-
5 Rekomendasi Motor Matic dengan Pajak Termurah 2025, Ideal untuk Harian
-
Profil Bupati Pati Sudewo yang Menaikkan Pajak 250 Persen
-
Bupati Pati Tantang Warga! Ini Simulasi Kenaikan PBB 250 Persen jika Diterapkan, Pantas Bikin Emosi?
-
Sri Mulyani Bakal Kenakan Cukai ke Snack Bernatrium, Netizen: Masuk Kas Negara, Ada Aja Celahnya
-
Apakah Semua Musik Kena Royalti? Simak Penjelasan Lengkapnya
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional