Suara.com - Ada pemandangan yang tak biasa saat Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, meninjau langsung proyek pembangunan jalan di Kecamatan Cibinong, Cianjur Selatan.
Di tengah medan yang terjal dan hamparan proyek betonisasi, perhatian publik justru tersita oleh pilihan busana sang bupati.
Mohammad Wahyu Ferdian tampil santai mengenakan jaket hitam dengan logo tengkorak khas bajak laut Topi Jerami dari anime legendaris, One Piece.
Aksinya ini sontak menjadi viral di media sosial. Para warganet, yang mayoritas adalah penggemar anime tersebut, menyambut hangat dan menjuluki bupati mereka sebagai seorang "Nakama" istilah dalam One Piece yang berarti kawan seperjuangan.
Momen tersebut terjadi saat Mohammad Wahyu Ferdian meninjau progres pembangunan jalan di Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, pada Selasa (5/8/2025).
Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari program "Bunga Desa" (Bupati Ngantor di Desa), Wahyu terlihat serius memantau proses pengecoran jalan yang telah lama dinantikan oleh warga.
Namun, jaket yang ia kenakan mencuri perhatian. Di bagian belakang jaket hitamnya, terpampang jelas logo Jolly Roger dari kelompok bajak laut Topi Jerami yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Sebuah simbol yang sangat ikonik bagi jutaan penggemar One Piece di seluruh dunia.
Pembangunan jalan ini, menurut Wahyu, adalah salah satu upaya Pemkab Cianjur untuk membuka akses dan meningkatkan perekonomian di wilayah Cianjur Selatan yang selama ini dikenal memiliki medan yang sulit.
Tak butuh waktu lama, unggahan sang bupati langsung diserbu komentar dari warganet. Alih-alih fokus pada proyek jalannya, mayoritas netizen justru salah fokus dan memberikan apresiasi pada pilihan gaya Mohammad Wahyu Ferdian.
Baca Juga: Di Balik Larangan Bendera One Piece, Ada Pencipta yang Bekerja Sampai Lupa Pulang
Mereka merasa memiliki kedekatan khusus karena kesamaan selera tontonan.
"Wah bapak bupati NAKAMA juga nih," tulis salah seorang warganet.
"Keren pak bupati, ternyata seorang NAKAMA," timpal warganet lainnya.
Tag
Berita Terkait
-
Di Balik Larangan Bendera One Piece, Ada Pencipta yang Bekerja Sampai Lupa Pulang
-
Bendera One Piece Dilarang Keras di Bogor! Pemkab dan Kodim Turun Tangan, Ancam Copot Paksa
-
Bendera One Piece dan Batas Nasionalisme: Bupati Bantul Santai, DPR RI malah Gerah
-
Bukan Karena Bendera One Piece? Polisi Ungkap Alasan Panggil Panitia Futsal di Bogor
-
Salah Baca Zaman? Pakar Sebut Pemerintah Gagal Paham Bahasa Gen Z di Balik Bendera One Piece
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR