Suara.com - Isu liar yang menyebut Polres Bogor memanggil panitia turnamen futsal gara-gara viralnya bendera One Piece di GOR Laga Satria, Pakansari, akhirnya terbantahkan.
Pihak kepolisian memberikan klarifikasi tegas, meluruskan bahwa kontak dengan panitia sama sekali tidak berkaitan dengan atribut suporter tersebut, melainkan karena masalah administrasi perizinan.
Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, memastikan pihaknya tidak pernah mempermasalahkan kreativitas dan ekspresi para penonton.
Menanggapi rumor yang beredar cepat di media sosial, Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto secara langsung membantah adanya pemanggilan terkait bendera One Piece.
Menurutnya, kepolisian menghargai kebebasan berekspresi selama tidak mengganggu ketertiban.
"Kita tidak pernah mengganggu kebebasan berekspresi masyarakat, itu merupakan bentuk ekspresi masyarakat saat menonton Futsal, tidak apa-apa dan tidak masalah," tegas AKBP Wikha.
Pernyataan ini sekaligus mematahkan narasi bahwa aparat anti terhadap kreativitas suporter yang membawa atribut unik seperti bendera kelompok bajak laut Topi Jerami tersebut.
Lantas, mengapa ada komunikasi antara polisi dan panitia? Kasi Humas Polres Bogor, AKP Yulista Mega Stefani, membeberkan fakta sebenarnya.
Kontak tersebut dilakukan murni karena urusan administrasi yang belum diselesaikan oleh pihak panitia.
Baca Juga: Salah Baca Zaman? Pakar Sebut Pemerintah Gagal Paham Bahasa Gen Z di Balik Bendera One Piece
"Tidak ada sangkut pautnya dengan bendera tersebut. Yang personil kami komunikasi dengan panitia berkaitan dengan surat izin turnamen Futsal," jelas AKP Yulista.
Ia merinci bahwa panitia turnamen futsal tersebut telah mengajukan permohonan surat izin keramaian kepada Polres Bogor sebelum acara berlangsung.
Namun, hingga acara selesai digelar, surat izin fisik yang sudah diterbitkan itu tak kunjung diambil oleh pihak panitia.
"Polres Bogor tidak ada memanggil Panitia Futsal terkait dengan masalah Bendera. Kami juga tidak memanggil panitia, kami memberikan surat izin yang diminta panitia untuk menggelar turnamen tersebut," tegasnya.
Pihak Polres Bogor pun memastikan akan terus mendukung dan menjaga keamanan setiap kegiatan masyarakat demi terciptanya kondusivitas wilayah.
"Kami jaga, kami berikan keamanan untuk masyarakat yang hendak menggelar kegiatan," tutup AKP Yulista.
Tag
Berita Terkait
-
Salah Baca Zaman? Pakar Sebut Pemerintah Gagal Paham Bahasa Gen Z di Balik Bendera One Piece
-
Presiden Prabowo Respons Fenomena Bendera One Piece: It's Okay, Asal....
-
Mendunia! Media-media Asing Soroti Fenomena Pengibaran Bendera One Piece di Indonesia
-
Mahasiswa UNM Makassar Demo, Kibarkan Bendera One Piece
-
Pengibaran Bendera One Piece Picu Respons Negara, YLBHI: Itu Simbol Keresahan Sosial
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra