Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal alasan di balik penunjukan Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Penunjukan ini dilakukan di tengah sorotan publik terhadap perusahaan pelat merah tersebut, usai dua direksinya ditetapkan tersangka dalam kasus beras oplosan.
Pramono menegaskan, pemilihan Teguh bukan keputusan sembarangan. Ia dan Wakil Gubernur Rano Karno sepakat bahwa sosok yang akan memimpin pengawasan Food Station harus memiliki rekam jejak kuat dan integritas yang terbukti.
"Saya dan Bang Doel (Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno) yang memutuskan kenapa Pak Teguh memang dibutuhkan orang dengan kredibilitas dan juga track record yang mumpuni," ujar Pramono di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
Menurut Pramono, Teguh memiliki kapasitas untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Terlebih, krisis kepercayaan tengah membayangi Food Station setelah dua petingginya terseret kasus hukum.
Seperti diketahui, Direktur Utama dan Direktur Operasional dan Bisnis Food Station ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengedaran beras yang tidak sesuai standar mutu atau dikenal dengan istilah beras oplosan.
"Bagaimanapun, persoalan Food Station Tjipinang ini di luar dugaan saya dan Pak Wagub. Sehingga dengan demikian, kami mengambil langkah apapun penegakan hukum itu menjadi yang utama," tegas Pramono.
Ia juga menyampaikan bahwa proses perbaikan sudah mulai dijalankan secara paralel, termasuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk posisi Dirut dan Direktur Operasional.
"Dan yang kedua, segera dilakukan pembenahan di Food Station sendiri. Pembenahan itu sudah kami lakukan, termasuk mengangkat Plt Direktur Utama maupun Plt Direktur Operasional," sambungnya.
Baca Juga: Pramono Tunjuk Loyalis Anies hingga Ketua Forkabi Jadi Pengawas Pasar Jaya, Ini Daftar Namanya
Teguh bukan sosok asing bagi Pramono. Ia pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pada periode Oktober 2024 hingga Februari 2025, tepat sebelum Pramono dilantik sebagai gubernur definitif.
Sebelumnya, Teguh juga menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara pada 2018 dan Pjs Gubernur Kalimantan Utara pada 2020. Di level nasional, Teguh pernah dipercaya menjadi Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri.
Kini, ia masih aktif sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Berita Terkait
-
Susul Rano Karno, Pramono Bertolak ke Bali Ikut Agenda PDIP Sambil Kerja
-
Dirut BUMD Pangan DKI Jadi Tersangka Kasus Beras dan TPPU, Kenapa Tak Ditahan? Ini Jawaban Polri
-
Bos Food Station Tjipinang Jadi Tersangka! Beras Oplosan Terbongkar, Ancaman Hukuman Fantastis!
-
BREAKING NEWS: Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Jadi Tersangka Beras Oplosan
-
Pramono Ogah Buru-buru Hidupkan Waterway di Ciliwung: Airnya Hampir Enggak Ada Saat Kemarau
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga