Pramono Tunjuk Loyalis Anies hingga Ketua Forkabi Jadi Pengawas Pasar Jaya, Ini Daftar Namanya

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali melakukan perombakan dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kali ini, giliran Perumda Pasar Jaya yang diumumkan memiliki jajaran Dewan Pengawas baru.

Dalam pengumuman yang disampaikan lewat akun Instagram resmi @perumdapasarjaya pada Jumat, 1 Agustus 2025 lalu, terdapat tiga nama yang ditunjuk menempati posisi penting di jajaran pengawasan perusahaan pelat merah tersebut.

Anang Sri Kusuwardono didapuk sebagai Sekretaris Dewan Pengawas. Sementara dua nama lainnya, Abdul Ghoni dan La Ode Basir, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas.

"Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Perumda Pasar Jaya," tulis akun tersebut yang dikutip pada Minggu (3/8/2025).

Anang diketahui pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT ANTAM. Sosoknya dikenal di kalangan profesional dan birokrat.

Di sisi lain, nama La Ode Basir tak asing bagi publik yang mengikuti dinamika politik ibu kota. Ia merupakan loyalis mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Nama lainnya, Abdul Ghoni, adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Organisasi ini memiliki basis massa kuat di Jakarta dan kerap dilibatkan dalam dinamika sosial-politik lokal, termasuk pada masa kampanye Pilkada.

Masuknya tokoh-tokoh seperti La Ode dan Ghoni ke jajaran pengawas Pasar Jaya dinilai sebagai langkah politis yang mencerminkan strategi akomodasi dari Gubernur Pramono terhadap berbagai faksi di Jakarta.

Baca Juga: Pramono Anung Kembali Tunjuk Orang Dekat, Kali Ini Teguh Setyabudi Jadi Komut Food Station

Namun begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pramono maupun Pemprov DKI terkait alasan pemilihan tiga sosok tersebut.

Sebagai informasi, Pasar Jaya merupakan BUMD yang bergerak di sektor pengelolaan pasar, pengembangan properti, dan bisnis retail.

Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemprov DKI, dengan komposisi saham 100 persen tercatat atas nama pemerintah daerah.